Bujurnews, Samarinda – Andi Harun resmi menjabat sebagai Wali Kota Samarinda untuk periode 2025-2030 setelah dilantik bersama Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri dalam sebuah upacara di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (22/2/2025). Dalam sambutannya, Andi Harun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan kota dengan fokus pada program prioritas yang telah dirancang serta memastikan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Pada periode kepemimpinan keduanya, Andi Harun membawa visi besar dalam membangun Samarinda dengan menitikberatkan pada lima aspek utama: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur berkualitas, peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologis, serta reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, pemerintah berencana meningkatkan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Sementara itu, sektor ekonomi akan didorong melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Dalam bidang infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, drainase, serta fasilitas umum lainnya akan dilakukan guna menciptakan kota yang lebih modern dan nyaman bagi warganya.
Sebagai langkah konkret untuk merealisasikan visi-misi tersebut, Andi Harun dan Saefuddin Zuhri telah merancang sejumlah program prioritas. Salah satu program unggulan mereka adalah Rekonsiliasi Pemukiman dan Tanah, yang bertujuan menata ulang kawasan kumuh dan permukiman padat penduduk. Salah satu contohnya adalah penataan kawasan eks kebakaran di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Sidodadi, di mana warga sepakat berbagi lahan untuk pembangunan rumah tipe 36, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan layak huni. Selain itu, peningkatan akses air bersih juga menjadi agenda utama, mengingat sekitar 23% warga Samarinda masih belum memiliki akses terhadap air bersih. Pemerintah menargetkan cakupan 100% dalam lima tahun ke depan agar seluruh rumah tangga mendapatkan pasokan air yang layak. Untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda kota, pemerintah merencanakan pembangunan pintu air otomatis guna mengendalikan debit air Sungai Mahakam, serta pengerjaan drainase di kawasan rawan banjir. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga menjadi prioritas, dengan menitikberatkan pada keseimbangan ekologis guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, Andi Harun kembali menegaskan bahwa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) akan terus menjadi salah satu program andalan pemerintahannya. Program ini, yang pertama kali diluncurkan pada periode sebelumnya, mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta per rukun tetangga (RT) guna meningkatkan pembangunan berbasis masyarakat. Sekitar 30-40% dari anggaran tersebut diarahkan pada program pemberdayaan, termasuk pelatihan keterampilan dan dukungan usaha ekonomi mandiri. Beberapa inisiatif yang telah berjalan di antaranya adalah budidaya perikanan darat, peternakan berbasis RT, urban farming seperti hidroponik, produksi makanan, serta pelatihan menjahit.
“Kita harus memastikan bahwa APBD kita bisa bermanfaat bagi rakyat melalui proyek swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh masyarakat,” tambah orang nomor satu di Samarinda itu.
Menurut Andi Harun, program ini tidak hanya memberikan keterampilan tetapi juga membuka peluang mata pencaharian baru bagi masyarakat.
“Terbukti bahwa masyarakat yang tidak mampu tidak harus membutuhkan pendidikan khusus. Dan selama kita laksanakan Probebaya, masyarakat layak diberi apresiasi. Karena tidak butuh waktu lama mereka bisa laksanakan dan kualitasnya tidak kalah dengan kegiatan barang dan jasa di tahun-tahun sebelumnya,” tambah orang nomor satu di Samarinda itu.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, Andi Harun menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan menghambat jalannya pemerintahan maupun proyek pembangunan di Samarinda. Efisiensi ini menyasar belanja yang dianggap tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi ini tidak akan berdampak pada jalannya pemerintahan dan pembangunan. Anggaran yang dipangkas bukan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun juga menekankan pentingnya optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta aset strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan memperkuat kemandirian fiskal, ia berharap pembangunan kota dapat terus berlanjut meskipun terdapat penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat. (ape/ja)
