Penulis : Nabila Asrin
(Mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif, FISIP-Universitas Mulawarman)
Bujurnews.com, Samarinda – Kebijakan yang memperbolehkan Artis dan Influencer untuk menjadi politikus juga termasuk sebagai kebijakan yang berpotensi memicu pro dan kontra dari masyarakat tetapi pada dasarnya memang sah secara hukum dan semakin banyak di temui di beberapa Negara termasuk Indonesia.
Namun, jika ditinjau dari sudut pandang etika normatif ini fokus pada nilai prinsip moral yang isinya mengatur apa yang seharusnya dilakukan, termasuk kewajiban dan tanggung jawab moral yang ada pada setiap peran, terutama pada peran politik yang strategis dan berdampak luas pada masyarakat.
Publik figur yang awalnya dikenal sebagai orang yang memiliki peran penting sebagai aktor di dunia intertainment dan memiliki tujuan untuk menjerumuskan diri ke politik kita sebagai masyarakat bukan mempermasalahkan bagaimana dia sebagai calon wakil rakyat akan mempergunakan kepopulerannya sebagai alat untuk mencuri hati masyarakat dengan maksud lain hanya demi “uang”.
Verrel Bramasta sebagai DPP PAN 2024-2029 di badan kepemudaan dan olahraga menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia ada yang memuji muji dan ada juga bagian dari haters yang menghujat dan sekarang yang kita ketahui ada isu kedekatan Verrel Bramasta dengan Influencer berinisial “F” yang juga sedang naik daun dan viral di berbagai media sosial ada beberapa dari netizen Indonesia yang mengomentari kedekatan mereka dengan komentar seperti “pinter juga ini verrel deketinnya sama yang lagi viral” dan juga ada komentar seperti “kalau aku sih ga setuju si “F” ini sama verrel karna kurang cantik dari mantan sebelumnya” ada pula yang disorot video viral oleh media yang mewawancarai Natasha Wilona dengan pertanyaan “wilo tanggapannya mengenai kedekatan verrel sama f bagaimana ya? Dan di jawab “hah? Sama siapa? Oh aku ga begitu ngikutin sih dia siapa” yang menuai banyak hujatan ke pihak si “F” tanggapan mengenai kedekatan mereka ini banyak di beritakan secara simpang siur dan semakin ramai karena di sangka hanya bertujuan untuk menaikkan branding di dunia intertainment yang menjurus juga ke politik.
Duta terukur dan stigma dilekatkan karena mereka populer satu dua orang yang tidak bekerja akan jadi generalisasi dan yang di gugat sebenarnya bukan artisnya tetapi Partai Politiknya Karena Partai Politik itu fungsinya kaderisasi rekrutmen politik demokratis, regenerasi Politik jadi kalau ada masalah soal proporsional terbuka Dan para artis ini diundang oleh partai politik tanpa adanya kaderisasi, pelatihan dan kalau ada kemampuan yang tidak sesuai berarti dari partai politiknya yang harus dipertanyakan mengapa membiarkan merekrut orang untuk menjadi perwakilan rakyat karena ke popularitas dan yang biasa kita bilang “good looking” malah menjadi patokan dalam memilih seorang wakil rakyat. (*)
*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi bujurnews.com
