Bujurnews, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah serius dalam mengatasi persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam pertemuan strategis yang digelar pada Jumat (23/05/2025) di Teras Anjungan Karangmumus, Wali Kota Samarinda Andi Harun berdiskusi langsung dengan pihak Pertamina guna mencari solusi atas sejumlah permasalahan di lapangan.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Samarinda Syaefudin Zuhri, Plh. Asisten II, Plt. Kabag SDA, serta Kabag Organisasi Pemkot Samarinda tersebut fokus membahas antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan dugaan penyalahgunaan sistem barcode oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Andi Harun mengusulkan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di setiap SPBU. Hal ini dinilai penting untuk mengawasi aktivitas pengisian BBM secara real-time dan menekan potensi manipulasi data penggunaan barcode.
“Saya kira kita bisa pasang CCTV langsung di SPBU untuk memantau setiap pengisian BBM, agar bisa diawasi secara langsung,” tegas Andi Harun.
Selain itu, Wali Kota juga mewacanakan adanya SPBU khusus bagi pegawai negeri, terpisah dari SPBU umum. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi antrean, meminimalisasi kemacetan di sekitar SPBU, serta memperlancar distribusi BBM subsidi secara lebih efisien.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina menyampaikan bahwa penyalahgunaan barcode memang menjadi perhatian utama. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, barcode subsidi diperbolehkan digunakan beberapa kali dalam sehari asalkan tidak melebihi kuota harian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya praktik penggunaan berulang yang melampaui batas toleransi sistem.
Sebagai informasi, kuota BBM subsidi jenis Pertalite di Kota Samarinda untuk tahun 2025 ditetapkan sekitar 170.000 kiloliter, sementara kuota untuk solar subsidi mencapai 58.000 kiloliter. Rata-rata penggunaan harian BBM subsidi di Samarinda mencapai 470 kiloliter untuk Pertalite dan 160 kiloliter untuk solar. Angka ini menunjukkan tingkat konsumsi yang tinggi dan rawan terhadap penyalahgunaan distribusi jika tidak diawasi secara ketat.
Menutup pertemuan, Wali Kota menyatakan bahwa seluruh usulan dan masukan yang muncul akan segera ditindaklanjuti, dimulai dari pengkajian internal hingga koordinasi lanjutan dengan instansi terkait.
“Kita akan evaluasi dan tindak lanjuti semua masukan hari ini, tentu dengan mengacu pada data faktual dan kondisi lapangan,” pungkasnya. (ape/ja)
