Brasil Buka Peluang Tempuh Jalur Hukum Internasional atas Kematian Pendaki Juliana Marins di Rinjani
Bujurnews.com – Pemerintah Brasil melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU) resmi membuka kemungkinan menempuh jalur hukum internasional terkait insiden kematian pendaki asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Langkah ini diambil menyusul dugaan kelalaian dalam penanganan insiden oleh otoritas Indonesia.
Dilansir dari globo.com, Rabu (2/7), DPU Brasil telah mengajukan permintaan resmi kepada Kepolisian Federal Brasil sejak Senin (30/6) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden tersebut. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap kemungkinan adanya kelalaian prosedural atau administratif dari pihak penyelenggara pendakian maupun otoritas lokal di Indonesia.
“Jika terbukti terdapat kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keselamatan dan prosedur internasional, maka kami tidak akan ragu membawa kasus ini ke ranah hukum internasional,” demikian pernyataan resmi DPU.
Kematian Juliana Marins menyita perhatian luas di Brasil. Jenazahnya telah tiba di Rio de Janeiro pada Selasa (1/7) dan keluarga meminta dilakukan autopsi ulang untuk memastikan penyebab kematiannya secara lebih detail. Autopsi dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/7) waktu setempat.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait desakan dan kemungkinan gugatan hukum dari Brasil. Namun, sejumlah pihak di dalam negeri mulai menyoroti perlunya evaluasi terhadap standar keselamatan pendakian di gunung-gunung nasional, terutama yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara.
Gunung Rinjani selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi pendakian favorit dunia, namun insiden ini menjadi pengingat penting atas pentingnya protokol keselamatan yang ketat, pelayanan evakuasi darurat yang cepat, serta komunikasi yang efektif antara penyelenggara wisata dan aparat terkait.
Kasus Juliana Marins diperkirakan akan menjadi perhatian besar baik di Brasil maupun Indonesia dalam beberapa waktu ke depan, terutama jika masuk ke jalur hukum internasional. Pemerintah Indonesia pun dituntut untuk memberikan klarifikasi resmi dan memastikan langkah evaluasi terhadap keselamatan wisatawan di kawasan konservasi seperti Rinjani. (*)
