Penulis : Jose Pandean
(Mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif, FISIP-Universitas Mulawarman)
Bujurnews.com, Kutai Barat – Kampung Gemuhan Asa di Kabupaten Kutai Barat kini berada dalam bayang-bayang krisis lingkungan dan sosial akibat maraknya tambang galian tanah uruk. Aktivitas tambang yang semakin masif, dengan dalih mendukung pembangunan, kini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan kekhawatiran: apakah yang sedang dilakukan ini adalah investasi untuk masa depan, atau justru sedang menggali kehancuran?. Tanah uruk memang menjanjikan keuntungan ekonomi. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan dampak yang jauh lebih kompleks dan mengkhawatirkan. Perbukitan diratakan, aliran sungai menjadi keruh, dan lahan pertanian masyarakat terganggu. Ketahanan lingkungan yang selama ini menopang hidup warga desa terancam rusak secara permanen.
Lebih parah lagi, aktivitas tambang disinyalir melibatkan oknum aparat pemerintah kampung. Dengan dalih kontribusi untuk pembangunan desa, mereka diduga turut mengambil keuntungan dari operasi tambang, bahkan membiarkan praktik ilegal terus berlangsung. Keterlibatan aparat ini menjadi luka moral yang menambah penderitaan masyarakat. Bagaimana mungkin rakyat percaya pada pemimpinnya jika justru mereka ikut merusak tanah kelahiran sendiri?. Tak hanya lingkungan yang rusak dan kepercayaan publik yang tercabik, masyarakat juga harus menghadapi risiko keselamatan setiap hari. Truk-truk pengangkut tanah uruk yang melintasi jalan umum desa kerap dikemudikan secara ugal-ugalan. Jalan yang seharusnya menjadi akses aman bagi anak sekolah, petani, dan masyarakat umum kini berubah menjadi jalur berbahaya. Sudah sering terjadi hampir insiden anak-anak nyaris tertabrak, pengendara terpaksa menepi mendadak, bahkan sepeda motor terjatuh akibat menghindari truk yang melaju sembarangan.
Kondisi ini jelas tidak bisa dibiarkan. Penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang seharusnya diatur ketat atau bahkan dilarang jika tidak ada standar keselamatan yang dipenuhi. Jangan sampai demi keuntungan segelintir orang, keselamatan dan kenyamanan warga banyak dikorbankan. Sudah saatnya pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan turun tangan serius. Masyarakat Gemuhan Asa tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, dan ancaman keselamatan.
Menambang masa depan seharusnya berarti menggali potensi dengan tanggung jawab dan etika. Tapi jika tambang tanah uruk ini dibiarkan terus merusak, mengancam nyawa, dan memperkaya oknum, maka jelas: yang kita gali bukan masa depan melainkan jurang kehancuran yang akan menelan kita semua. (*)
*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi bujurnews.com
