Bujurnews, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk program Sekolah Rakyat tahun 2025 mencapai Rp1,1 triliun. Dana tersebut sebagian besar akan digunakan untuk pengadaan laptop dan seragam bagi lebih dari 15.000 siswa yang tersebar di 159 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
“Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” ujar Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Meski anggaran telah disiapkan, Gus Ipul menyebut realisasi penyerapannya masih rendah karena program Sekolah Rakyat baru resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025.
“Saya belum update, tetapi ya belum banyak, Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan berbasis asrama (boarding school) yang mencakup jenjang SD hingga SMA. Program ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang kurang terlayani.
Untuk tahap pertama, Kementerian Sosial menargetkan pengoperasian 100 sekolah hingga akhir Juli 2025. Namun, target itu diperluas menjadi 159 sekolah di berbagai wilayah, meliputi:
• Pulau Jawa: 48 sekolah
• Sumatera: 22 sekolah
• Sulawesi: 15 sekolah
• Kalimantan: 4 sekolah
• Maluku: 4 sekolah
• Papua: 3 sekolah
• Bali, NTB, dan NTT: masing-masing 1–2 sekolah.
Gus Ipul menyebut bahwa seluruh 159 sekolah tersebut dirancang untuk menampung lebih dari 15.000 siswa. Presiden Prabowo bahkan menargetkan jumlah Sekolah Rakyat bertambah hingga mencapai 200 sekolah pada akhir 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberi arahan tegas agar pengelolaan anggaran Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan. Jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden,” ujar Gus Ipul.
Rapat terbatas di Istana pada Selasa sore itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam bidang pendidikan, yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM di seluruh wilayah Indonesia.
(Ly/Ja)
