Bujurnews, Balikpapan – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur memperkenalkan sebuah inovasi digital dalam tugas pemantauan orang asing. Aplikasi ini bernama Sistem Monitoring Konflik Sosial dengan menu tambahan Pemantauan Orang Asing (SIMONKS POA).
Terobosan ini lahir sebagai upaya meningkatkan efektivitas pendataan serta pemantauan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing, termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA), di wilayah Kaltim. Melalui SIMONKS POA, proses pendataan dan pelaporan dapat dilakukan secara real-time, akurat, serta terkoordinasi antarinstansi terkait.
Aplikasi ini mengacu pada Permendagri RI Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Asing di daerah. Data yang dihimpun mencakup berbagai kategori, mulai dari Diplomat Asing, Tamu VIP, Wartawan dan Shooting Film Asing, Peneliti, Artis, Rohaniwan, hingga Tenaga Kerja Asing.
Lebih dari sekadar pendataan, aplikasi ini juga menambahkan fitur analisis berupa kolom Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengantisipasi potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing, sekaligus menyiapkan langkah kebijakan yang responsif dan terukur.
Diperkenalkan di Forum Strategis
Pengenalan aplikasi SIMONKS POA disampaikan oleh Wildan Taufik, Kepala Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kaltim, dalam dua agenda penting:
- FGD Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial Wilayah Kaltim di Balikpapan (12–13 Agustus 2025),
- Desiminasi Penanganan Konflik Bagi Aparatur Pemerintah di Kutai Timur (4 September 2025).
Dalam forum tersebut, Wildan menegaskan bahwa SIMONKS POA diharapkan menjadi jembatan sinergi antarinstansi, seperti Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Diskominfo, Badan Intelijen Daerah, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Inovasi ini juga merupakan bagian dari Rencana Aksi Perubahan PKA XII yang dijalankan oleh Wildan Taufik di BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Selain meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, aplikasi ini menjadi bentuk deteksi dini terhadap potensi konflik sosial yang berhubungan dengan keberadaan orang asing.
Kesbangpol Kaltim menilai kehadiran SIMONKS POA sebagai langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang:
- transparan,
- adaptif terhadap perkembangan teknologi,
- responsif terhadap dinamika sosial global.
Dengan peluncuran yang direncanakan dalam waktu dekat, SIMONKS POA diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pengawasan orang asing di Kaltim, tetapi juga menjadi model inovasi daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.
