Bujurnews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan tambahan kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR. Alasannya, kedua perusahaan tersebut tahun ini sudah mendapatkan tambahan kuota impor sebesar 10 persen.
“Di 2025, dia dapat 1 juta plus 10 persen. Artinya 1,1 juta. Kalau masih kurang, silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Bahlil usai melantik pejabat eselon I di Kementerian ESDM, Rabu (17/9).
Menurut Bahlil, menutup kekurangan stok dengan membeli dari Pertamina adalah langkah yang tepat karena perusahaan pelat merah itu mewakili negara. Sebaliknya, memberi izin impor tambahan justru bisa memperburuk neraca perdagangan.
Dirjen Migas ESDM Laode Sulaeman menambahkan, pihaknya telah memanggil SPBU swasta dan Pertamina untuk menyamakan data mengenai kebutuhan dan kelebihan kuota BBM. Hasil koordinasi akan ditindaklanjuti lewat surat resmi ke Pertamina Patra Niaga.
“Artinya kelebihan yang ada di Pertamina bisa diambil oleh swasta. Itu yang sedang kita implementasikan,” ujar Laode.
Hingga kini, SPBU swasta belum mengajukan permintaan tambahan kuota baik ke ESDM maupun ke Pertamina. Laode menyebut mereka masih melakukan kajian internal sebelum melangkah lebih lanjut.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan BBM untuk masyarakat tetap harus terjaga, tanpa menambah beban impor yang bisa mengganggu neraca dagang nasional.
