Bujurnews, Jakarta — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami anak-anak penerima manfaat. KPAI menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Pustra, menegaskan bahwa meningkatnya kasus keracunan makanan dalam program MBG sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, anak-anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ikut menjadi korban.
“KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat. Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak. Artinya pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG. KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan BGN dijalankan dengan baik,” kata Jasra dalam keterangan tertulis, Minggu (21/9/2025).
Menurut Jasra, kondisi fisik anak, khususnya usia PAUD, jauh lebih rentan dibanding orang dewasa. Ia pun menekankan perlunya petugas khusus dalam penanganan kasus keracunan serta ketersediaan peralatan standar dalam kondisi darurat.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui terjadinya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ia menyebut insiden tersebut biasanya disebabkan oleh kelalaian Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru terbentuk.
“Memang sampai Desember ini saya setiap hari selalu sport jantung karena akan lahir 1 SPPG baru. Pengalaman kami, SPPG baru akan berjalan lebih baik setelah tiga bulan beroperasi,” ujar Dadan dalam wawancara khusus bersama SCTV, Jumat (19/9/2025).
Dadan mencontohkan kasus keracunan massal di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, yang menimpa 314 siswa SD hingga SMA. Sebanyak 26 siswa harus dirawat di rumah sakit akibat makanan dari pemasok baru yang tidak memenuhi kualifikasi BGN.
Selain itu, BGN juga menerima laporan soal temuan belatung dalam makanan MBG di beberapa daerah. Meski mengklaim pengawasan sudah ketat, Dadan menyesalkan masih adanya kelalaian teknis di lapangan.
KPAI berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret agar kasus keracunan anak tidak kembali terulang. “Anak-anak ini pertahanannya masih sangat lemah. Mereka butuh perlindungan khusus, termasuk dari aspek kesehatan makanan,” tegas Jasra.
