Bujurnews, Sangatta – Suara kekecewaan masyarakat Kutai Timur (Kutim) memuncak. Ratusan warga yang tergabung dalam Seruan Aksi Masyarakat Kutim Menggugat mendatangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kutim, Selasa (27/10/2025), menuntut agar janji-janji pembangunan segera direalisasikan.
Mereka juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat dan perangkat daerah yang dinilai belum bekerja maksimal.
Koordinator aksi, Arsil, menegaskan bahwa unjuk rasa ini lahir dari rasa kecewa masyarakat terhadap lambannya realisasi pembangunan di berbagai desa dan kecamatan.
Menurutnya, banyak janji yang disampaikan Bupati Kutim saat kunjungan kerja tidak kunjung diwujudkan.
“Kami menagih janji bupati yang disampaikan saat turun ke desa dan kecamatan. Tolong segera direalisasikan, karena masyarakat sudah menunggu lama,” tegas Arsil di sela aksi.
Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sejumlah perangkat daerah, termasuk Sekretariat Daerah (Setda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Arsil mengungkapkan, sejumlah usulan masyarakat seperti pembangunan lamin adat, puskesmas pembantu, sekolah filial, dan jalan tani tidak diakomodir dalam program pemerintah. Ironisnya, justru banyak program lain muncul tanpa permintaan masyarakat.
“Program yang kami ajukan tidak terealisasi, tapi yang tidak diminta malah banyak yang keluar. Kami menduga ini hasil rekayasa tim TAPD bersama OPD,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika tuntutan masyarakat tidak ditanggapi dengan serius, maka warga akan memboikot pelaksanaan Musrenbang di 18 kecamatan. Aksi lanjutan dengan massa lebih besar juga disebut sudah disiapkan.
Menanggapi hal itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas aspirasi masyarakat dan berjanji akan menindaklanjutinya.
“Saya sangat memahami apa yang dirasakan masyarakat. Semua masukan dan tuntutan ini akan kami jadikan bahan evaluasi,” ujar Ardiansyah.
Ia menambahkan, pihaknya akan meninjau kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.
“Kita akan mengevaluasi. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan. Itu menjadi tugas pembinaan bagi pimpinan untuk memperbaikinya,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menilai aksi damai tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kemajuan daerah.
“Saya apresiasi aksi ini karena dilakukan dengan tertib. Aspirasi masyarakat akan kami jadikan bahan evaluasi kebijakan dan penempatan pejabat. Bulan depan evaluasi dijadwalkan dimulai, dan masukan ini menjadi salah satu dasar perbaikan,” tutup Mahyunadi.
