Bujurnews.com — Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memproses dan mencopot Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang pergi menunaikan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda bencana. Mirwan juga diketahui berangkat tanpa izin resmi, sehingga menimbulkan sorotan publik.
Menanggapi instruksi Presiden, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa Kemendagri akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Dalam UU tersebut sudah diatur kewajiban dan larangan bagi kepala daerah serta sanksi jika dilanggar,” ujar Bima Arya, dikutip dari detikNews, Senin (8/12/2025).
Bima menegaskan bahwa Kemendagri akan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran oleh Bupati Aceh Selatan. Namun ia belum merinci jenis sanksi yang akan dijatuhkan.
“Jika dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal terdapat pelanggaran kewajiban maupun larangan yang dilakukan kepala daerah, maka inspektorat dapat merekomendasikan untuk memberikan sanksi,” jelasnya.
Bima menambahkan bahwa Mirwan MS akan langsung diperiksa setelah tiba di Tanah Air.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, bupati masih dalam perjalanan. Jika hari ini sudah tiba, tim Inspektorat Jenderal akan langsung melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegur keras Mirwan MS karena tidak hadir dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12).
Dalam rapat yang turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian tersebut, Prabowo menyapa para bupati wilayah terdampak dan memberikan semangat atas upaya mereka menangani bencana.
“Hadir semua bupati, terima kasih, kalian terus berjuang untuk rakyat,” kata Prabowo.
Namun, Prabowo kemudian menyoroti absennya Bupati Aceh Selatan yang sedang berada di luar negeri.
“Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” tegas Prabowo kepada Tito.
Prabowo bahkan mengibaratkan tindakan Mirwan sebagai perilaku desersi dalam dunia militer.
“Itu kalau tentara namanya desersi, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Itu tidak bisa. Maaf, saya nggak mau tanya partai mana,” ujarnya.
Pernyataan tegas Presiden itu langsung memicu perhatian publik, terutama menyangkut komitmen kepala daerah dalam menghadapi bencana yang menimpa masyarakatnya.
