Bujurnews, Kutai Timur – dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan memastikan seluruh bantuan yang disalurkan berbasis data terverifikasi.
Hal tersebut disampaikan Superintendent Community Health and Education (CHE) KPC, Febriana Kurniasari, usai pembukaan pembekalan pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) Keluarga Risiko Stunting (KRS) dan data stunting di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara, Rabu (28/1/2026).
“Salah satu langkah strategis yang kami lakukan adalah memberikan pembekalan verval data KRS kepada 50 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kecamatan Sangatta Utara,” ujar Febriana.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program kolaborasi penurunan stunting yang telah digelar sebelumnya. Pembekalan melibatkan DPPKB Kutim, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta jajaran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Menurut Febriana, pembekalan menjadi tahapan krusial sebelum kader turun ke lapangan. Standarisasi pemahaman dan metode pendataan dinilai penting agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil keluarga sasaran.
“Kami tidak ingin hanya menyuruh kader turun lapangan, tapi ternyata caranya keliru dan ditolak masyarakat. Karena itu, kader harus dibekali metode yang sama dan pendekatan yang tepat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, KPC sebelumnya telah menerima data KRS dari DPPKB serta data stunting dari Dinas Kesehatan. Namun, untuk memastikan bantuan tepat sasaran, data tersebut perlu diverifikasi ulang melalui proses verval.
Dari hasil itulah nantinya KPC bersama para kontraktor dapat menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan keluarga, baik dalam aspek sanitasi, air bersih, maupun pendampingan pengasuhan dan gizi.
Febriana menambahkan, anggaran yang disiapkan pada tahap pembekalan ini berkisar Rp50–60 juta. Meski relatif kecil, dana tersebut dinilai penting untuk menjamin kualitas proses di lapangan serta meminimalkan potensi kesalahan data.
“Kami juga tidak ingin melompati kewenangan dinas. KPC posisinya membantu hal-hal yang belum tercover pemerintah, tentu dengan koordinasi,” jelasnya.
Ia menilai, tantangan terbesar dalam penanganan stunting bukan hanya pada bantuan langsung seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), melainkan intervensi yang bersifat struktural dan membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita ingin semua pihak punya cita-cita yang sama, menurunkan angka KRS dan stunting. KPC tidak bisa jalan sendiri,” pungkasnya.
