Ishaq Rahman Minta Pemkab PPU Tetap Prioritaskan Pembangunan di Tengah Pemangkasan Anggaran

FOTO: Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman (DOK: DPRD PPU)
Bujurnews, Penajam – Keterbatasan fiskal akibat penyesuaian dan penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, dalam menjalankan program pembangunan.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor pembangunan dan pelayanan publik.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya terfokus pada persoalan pemangkasan anggaran. Menurutnya, pemerintah harus tetap mencari langkah dan terobosan agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan keuangan.
Ia menilai, masyarakat tetap membutuhkan kehadiran pemerintah melalui berbagai program, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik.
“Pemerintah harus tetap berbuat. Jangan sampai kita hanya terjebak dengan kondisi anggaran yang ada, sementara masyarakat tetap membutuhkan pelayanan, pembangunan, dan perhatian pemerintah,” menjadi penekanan Ishaq dalam menyikapi kondisi fiskal daerah.
Menurutnya, situasi keterbatasan anggaran justru harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Belanja daerah perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sementara itu, pengeluaran yang tidak terlalu mendesak perlu dievaluasi agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Selain melakukan efisiensi, Ishaq juga mendorong pemerintah daerah mencari peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi ekonomi lokal perlu dioptimalkan agar ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat juga dinilai penting untuk membuka peluang dukungan pembiayaan bagi sejumlah program pembangunan di PPU.
Di sisi lain, ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan anggaran melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Dengan demikian, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah tidak sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Ishaq berharap pemerintah daerah tetap mampu menjalankan program pembangunan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal memang menjadi tantangan, tetapi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
“Kondisi anggaran boleh terbatas, tetapi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat tidak boleh ikut terbatas. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah nyata, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menentukan prioritas,” tegasnya.
Ia berharap Pemkab PPU dapat memanfaatkan setiap anggaran yang tersedia secara efektif agar pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun menghadapi tekanan fiskal. (ADV)




