AdvertorialDPRD Penajam Paser UtaraPenajam Paser Utara

Jamaluddin Minta Penataan Batas Wilayah PPU Libatkan Aspirasi Warga

FOTO: Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin (DOK: DPRD PPU)

Bujurnews, Penajam – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, mengingatkan agar proses penataan dan pemekaran wilayah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.

Ia menilai, setiap kebijakan terkait perubahan batas administrasi harus melalui pembahasan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal tersebut penting untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Jamaluddin menanggapi persoalan batas wilayah Saluruang dan Pejala yang hingga kini masih menunggu keputusan pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah seharusnya membentuk tim yang bekerja dari tingkat bawah dengan melibatkan masyarakat, kemudian melakukan pembahasan bersama sebelum hasilnya dibawa ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

“Yang benar itu tim dibentuk di bawah, didudukkan persoalan, dirapatkan di masyarakat, setuju, baru melangkah ke atas. Ini tidak ada, dari atas langsung diputuskan begini,” tegasnya.

Jamaluddin juga mengingatkan bahwa alasan pemekaran wilayah tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan persoalan yang belum selesai di tingkat masyarakat.

Ia menilai, kondisi sosial dan kesepakatan warga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Sebab, apabila persoalan batas wilayah saja belum menemukan titik temu, proses penataan wilayah dikhawatirkan justru memunculkan persoalan baru.

“Tidak bisa masyarakat dikorbankan hanya dengan dalil pemekaran itu. Tidak bisa,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan proses kajian yang dilakukan apabila belum sepenuhnya berangkat dari kondisi dan aspirasi masyarakat kampung yang terdampak.

Menurutnya, kajian administrasi seharusnya tidak hanya dilakukan dari tingkat pemerintahan, tetapi juga harus melibatkan pihak-pihak yang memahami kondisi wilayah secara langsung.

Jamaluddin berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog dan membentuk tim yang melibatkan unsur masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dengan adanya pembahasan bersama, ia berharap kebijakan penataan maupun pemekaran wilayah di PPU dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan dan hubungan sosial masyarakat setempat. (ADV)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button