AdvertorialDPRD KukarKukar

Insentif Guru Non-ASN Kukar Tertunda Sejak Juli, DPRD Targetkan Cair Pekan Depan

Foto: rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Kamis,

Bujurnews, Tenggarong — Pembayaran insentif guru non-ASN di Kutai Kartanegara (Kukar) yang tertunda sejak Juli 2026 ditargetkan mulai dicairkan pekan depan. DPRD Kukar memastikan ketersediaan anggaran tidak menjadi kendala. Namun, pemerintah masih harus menuntaskan sejumlah persyaratan administrasi sebelum dana disalurkan kepada penerima.

Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Kamis, 12 November 2026. Rapat dipimpin anggota DPRD Kukar, Andi Faisal, dengan melibatkan sejumlah instansi terkait untuk mengurai penyebab keterlambatan pembayaran.

Andi Faisal mengatakan, DPRD menerima banyak keluhan dari tenaga pendidik non-ASN yang belum memperoleh hak mereka selama beberapa bulan. Persoalan serupa, menurut dia, juga berulang pada tahun-tahun sebelumnya sehingga perlu dicari penyebab mendasar agar tidak terus terjadi.

“Persoalan ini hampir setiap tahun muncul. Kami ingin mengetahui penyebabnya secara menyeluruh agar keterlambatan pembayaran tidak terus berulang,” kata Andi seusai rapat.

Dari hasil pembahasan, Surat Keputusan (SK) penerima insentif yang diterbitkan Dinas Pendidikan telah keluar pada 9 November 2026. Sementara itu, anggaran untuk pembayaran tersebut dipastikan tersedia di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Keterlambatan pembayaran sebelumnya berkaitan dengan penyesuaian anggaran melalui APBD Perubahan. Setelah proses tersebut, pencairan masih tertahan karena terdapat laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang harus dilengkapi dan diverifikasi.

Berdasarkan pemeriksaan administrasi, persyaratan bagi guru jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD) telah dinyatakan selesai. Namun, untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP), masih ditemukan dokumen pertanggungjawaban yang perlu dituntaskan.

DPRD sempat mengusulkan agar insentif guru PAUD dan SD dicairkan lebih dahulu karena administrasinya telah lengkap. Namun, perwakilan guru yang hadir dalam rapat menghendaki pembayaran dilakukan secara serentak.

Kesepakatan tersebut membuat penyelesaian administrasi seluruh jenjang pendidikan menjadi penentu pencairan. DPRD kemudian meminta Dinas Pendidikan segera melengkapi kekurangan dokumen guru SMP agar target pembayaran pekan depan dapat terpenuhi.

“Kami sudah meminta Dinas Pendidikan menyelesaikan kekurangan administrasi paling lambat pekan depan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, pembayaran bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.

Insentif yang belum dibayarkan tersebut mencakup periode Juli hingga September 2026. Andi berharap, setelah tunggakan itu diselesaikan, pemerintah daerah segera memproses pembayaran untuk periode Oktober dan November agar keterlambatan tidak kembali menumpuk.

Selain insentif guru non-ASN, RDP juga membahas persoalan tunjangan bagi guru agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), tetapi bertugas di wilayah Kukar.

Untuk usulan tersebut, Dinas Pendidikan masih mengkaji dasar hukum pembayaran. Pemerintah perlu memastikan mekanisme penyalurannya tidak menimbulkan pembayaran ganda, terutama bagi guru yang telah menerima tunjangan kinerja (tukin) dari instansi asal.

Andi Faisal mengatakan, pembahasan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk Inspektorat dan Bagian Hukum. DPRD berharap pertemuan lanjutan dapat segera dilaksanakan untuk memastikan landasan regulasi sekaligus mekanisme pembayaran yang sesuai ketentuan.

“Secara keuangan pemerintah daerah sudah siap. Yang masih dikaji adalah dasar aturannya, termasuk untuk menghindari pembayaran ganda,” akhirinya. (adv/dprdkukar)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button