Sangatta – Adanya pemberian bantuan inflasi daerah dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yusuf Silambi.
Jika berbicara dari teori perekonomian (secara garis besar), dinilai belum efektif. Apalagi menurut pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 nanti kemungkinan besar akan terjadi resesi.
“Jadi kalau dikatakan apakah itu memungkinkan? Secara analisa ekonomi belum. Tapi karena kita di daerah (Kutim) dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus jadi layak saja Dinsos melakukan hal itu,” ucapnya.
Artinya ini harus dibedakan secara proporsionalnya, bahwa jika berbicara Indonesia dan berbicara di kabupaten adalah dua hal yang berbeda.
Menurutnya, anggaran yang di miliki Kutim baik dari dana transfer maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu cukup dan terbilang layak.
“Kalau bantuan dari Dinsos ini ya harus seperti yang dilakukan pemerintah pusat, yakni BSU. Dengan betul-betul sampai, untuk mengendalikan kebutuhan rakyat,” terangnya.
Selanjutnya, dari program yang dimiliki Dinsos terdapat dua cara anggaran, yakni program yang memang dicanangkan oleh Dinsos atau program bersama dengan DPRD.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, Dinsos harusnya berkoordinasi dengan DPRD terkait beberapa program-program pelaksanaan kegiatan.
“Mulainya dari mana kerja sama dengan DPRD? Mereka kan punya pokok pemikiran, kita sama-sama untuk memenuhinya kebutuhan masyarakat Kutim,” ujarnya.
Pria yang akrab di sapa Yusuf ini pun menghendaki pemberian bantuan sosial maupun inflasi pada masyarakat miskin, ojol atau sopir angkot diteruskan pada 2023 nanti.
