Program Multi Years Tak Berjalan, DPRD Kutim Pertanyakan Keseriusan Pemkab Kutim
Bujurnews, Kutai Timur-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti program kegiatan tahun jamak atau Multi Years (MY) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) yang sampai saat ini belum berjalan atau bahkan melakukan lelang.
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman mengatakan, hingga bulan Mei program MY belum ada sama sekali pergerakan.
“Kami sudah minta untuk konsultasi kepada LKPP terkait, namun sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda,” ucap Faizal Rachman, Rabu (17/5/2023).
Sebagai anggota legislatif, dirinya mempertanyakan keseriusan Pemkab Kutim dalam menangani program MY tahun 2023 ini.
“Lelang baru perencanaan, fisiknya kapan, sementara kita kejar target. Ada Rp 442 miliar yang dialokasikan tahun 2023, ini bisa habis tidak terserap sebelum ketok palu untuk anggaran perubahan. Kita juga sudah sepakat kalau ini terserap nanti kita tambahin di anggaran perubahan,” ujarnya.
Faizal Rachman juga mengungkapkan terkait peran DPRD sebagai fungsi pengawasan, dirinya secara intens berkomunikasi dengan instansi terkait, untuk mendorong program MY agar bisa berjalan dengan cepat.
“Kalau Rp 442 miliar ini tidak terserap, gimana caranya kita tambahin pada APBD perubahan, ini aja belum habis. Makanya kita tidak hentinya, terus mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan proses pengerjaannya,” ungkapnya.
Politisi PDI-Perjuangan tersebut memaparkan bahwa pemerintah mengakui bahwa ada keterlambatan dikarenakan adanya pergeseran anggaran dan konsultasi dengan provinsi.
“Kalau kendalanya seperti itu, masa kita harus menunggu sampai bulan 8 baru jalan. Kira-kira anggaran Rp 442 miliar yang kita alokasikan bisa terserap tidak. Makanya anggaran perubahan agak susah kita mau memasukkan karena murni aja belum terserap, nanti jadi Silpa lagi,” tandasnya.(Adv/HR/JA)
