Foto : Suasana sidang paripurna di Kantor DPRD Kukar. (Istimewa)
Bujurnews, KUTAI KARTANEGARA – Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin, membacakan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran APBD 2022 dalam Sidang Paripurna DPRD Kukar Masa Sidang III, Senin (12/6/2023).
Rendi Solihin dalam penyampaian laporan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diudit oleh BPK RI, yang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) untuk penyusunan dan menyampaikan kepada DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022. Opini WTP ini adalah WTP yang kesepuluh kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Atas perolehan opini ini kami tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legistlatif dan seluruh kepala OPD yang telah memberikan dukungannya sehingga Pemkab Kukar mampu mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” katanya.
Rendi menambahkan APBD Kukar tahun 2022 memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dimulai dari Musrenbang tingkat desa sampai kepada tingkat Kabupaten.
Diketahui, realisasi nya adalah sebesar Rp7.443.525.130.275,86 atau sebesar 130,14% dari anggaran sebesar Rp5.719.589.655.567,00.
Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp5.475.960.549.797,73
Pihaknya berharap kerjasama terus terjalin dengan DPRD Kukar guna terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun pelaporan yang akan datang. (kar)
