Bujurnews, Kutai Timur – Legislator Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman memberikan tanggapan terkait lambatnya penyerapan anggaran di Pemerintah Kutim.
“Saat ini, kita belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara ekonomi, uang yang beredar di masyarakat bisa jadi berkurang. Namun, yang lebih penting bagi saya adalah bahwa hak-hak rakyat tidak terpenuhi karena APBD merupakan hak rakyat. Ketika pembangunan dan pelayanan tidak berjalan dengan maksimal, itu menunda hak-hak rakyat,” ungkap Anggota Fraksi PDIP ini.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah lambatnya penyerapan anggaran disebabkan oleh regulasi yang rumit atau perencanaan yang belum matang,” tambahnya.
Selain itu, ada juga kendala teknis seperti keterlambatan pengadaan barang yang dipesan.“Yang perlu diperhatikan adalah jika lambatnya penyerapan anggaran disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang maksimal. Itu yang perlunya perhatian yang lebih terhadap aspek perencanaan guna memastikan penyerapan anggaran yang efektif dan tepat waktu untuk memenuhi hak-hak rakyat,” tegasnya. (Adv/Kei/ja)
