Bujurnews, Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, mengungkapkan bahwa anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akan melakukan peninjauan terhadap proyek multiyears.
“Proyek multiyears terus berjalan, sehingga pemerintah memiliki utang yang dicicil setiap tahun. Jika proyek tersebut tidak terserap sepenuhnya, akan mengakibatkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Oleh karena itu, Pansus LKPJ turun ke lapangan untuk memeriksa semua proyek multiyears,” jelas Joni.
Lebih lanjut, hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah proyek-proyek tersebut layak mendapatkan alokasi anggaran perubahan pada tahun 2024.
“Pertanyaannya adalah apakah proyek-proyek ini layak untuk menerima alokasi anggaran pada tahun 2024 atau tidak. Pembayaran dilakukan setiap kali ada perubahan, sehingga evaluasi diperlukan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan proyek,” lanjutnya.
Ia berharap peninjauan yang dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan proyek dan memastikan anggaran dialokasikan dengan bijak.
“Saya berharap peninjauan yang dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan proyek-proyek ini. Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah,” harapnya.
Joni menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memantau proyek-proyek yang sedang berlangsung.
“Keterlibatan masyarakat dalam proses peninjauan ini juga sangat penting. Kami mengundang partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan lokal untuk memberikan masukan dan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek-proyek ini,” tuturnya.
Selain itu, Joni menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran proyek tersebut.
“Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” tegas Joni.
“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran demi kepentingan bersama,” tambahnya.(adv/adl/ja)
