Bujurnews – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Nezar Patria, menjelaskan rencana pembentukan dewan media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan pengawasan platform media sosial di Indonesia. Dewan ini direncanakan sebagai badan independen yang akan melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi.
“Dewan media sosial ini akan berfungsi sebagai badan independen yang mengawasi dan memberikan arahan terkait penggunaan dan regulasi media sosial di Indonesia,” ujar Nezar Patria dalam keterangan pers pada Rabu (29/5). “Kami ingin memastikan bahwa media sosial dapat digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menjadi alat untuk menyebarkan informasi yang salah atau merusak.”
Pembentukan dewan ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial. Nezar menekankan bahwa keberadaan dewan ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, di mana informasi yang beredar dapat lebih terkontrol dan pengguna media sosial dapat merasa lebih aman.
“Dewan media sosial akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa semua perspektif terwakili dan kepentingan publik terjaga,” lanjut Nezar. “Kami juga akan melibatkan perusahaan teknologi untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa platform mereka mematuhi regulasi yang ada.”
Rencana pembentukan dewan ini mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat industri. Banyak yang menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah maju dalam mengatur dan mengelola penggunaan media sosial yang semakin kompleks dan berpengaruh. Namun, ada juga yang mengkhawatirkan potensi intervensi dan kendala kebebasan berpendapat.
Nezar memastikan bahwa dewan ini akan beroperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi. “Kami akan memastikan bahwa dewan ini beroperasi secara independen dan tidak ada campur tangan yang berlebihan dari pihak mana pun. Tujuan utama kami adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial,” tegasnya.
Pembentukan dewan media sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk lebih proaktif dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan dunia digital. Nezar berharap bahwa dengan adanya dewan ini, regulasi media sosial di Indonesia dapat lebih terarah dan responsif terhadap dinamika yang berkembang.
Dengan adanya dewan media sosial yang independen, diharapkan juga akan tercipta dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform media sosial. Keberadaan dewan ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dari penggunaan media sosial, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi digital yang positif bagi masyarakat.
Ke depan, Kemenkominfo akan terus melakukan konsultasi publik dan melibatkan berbagai pihak untuk menyempurnakan konsep dan implementasi dewan media sosial ini. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem media sosial yang lebih baik dan bertanggung jawab di Indonesia. (*)
