Bujurnews, Kutai Timur – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran 2023, Faizal Rachman, menyayangkan kembali tidak hadirnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kutim, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Kutim, Selasa (25/6/2024).
“Ini ketiga kalinya Kadis PU tidak hadir dari pemanggilan DPRD Kutim. Tentu sangat disayangkan dan ini menjadi pertanyaan bagi anggota. Tolong dihargai lembaga ini karena yang mengundang bukan Faizal Racman secara pribadi, namun Ketua DPRD dengan kop lembaga,” ucap Faizal Rachman, saat dikonfirmasi awak media setalah RDP.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa pemanggilan Kadis PU kali ini terkait dengan sejumlah evaluasi mengenai pengelolaan anggaran selama setahun terakhir. Terlebih Dinas PU merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) terbesar.
“Ini menjadi renungan dan evaluasi untuk penyusunan RAPBD selanjutnya, makanya kita ingin kepala OPD yang hadir. Yang kita panggil hari ini merupakan dinas dengan nilai Silpa paling besar, kalau tidak salah, Dinas PU itu ada Rp 423 miliar Silpa dari jumlah alokasi anggaran tahun 2023, mencapai Rp 1,9 triliun,” jelasnya.
“Kita hanya ingin tahu kenapa ini tidak bisa dilaksanakan, sangat disayangkan,” tambahnya.
Disinggung mengenai pertemuan selajutnya terlebih RPD dengan Dinas PU di tunda, Faizal Rachman menyatakan bahwa pihaknya telah merencanakan pertemuan susulan. “Kami atur jadwal, kalau tidak ada halangan hari Jumat (28/6/2024) besok, akan dilakukan RDP dengan sejumlah dinas termasuk PU. Semoga Kadis PU bisa hadir di hari itu,” imbuhnya.(adv/adl/ja)
