Bujurnews – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur menggelar aksi serentak di Simpang Tiga Pendidikan. Rabu (03/06/24).
Aksi ini merupakan respons terhadap isu nasional yang banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
Aksi yang melibatkan sekitar 30 kader GMNI Kutai Timur ini menyuarakan tiga poin penting, yaitu dua penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) dan satu desakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Timur.
Pertama Penolakan terhadap PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Menurut keterangan Koordinator Lapangan (Korlap) Bung Deo, kebijakan ini hanya menguntungkan beberapa oknum dan bukan masyarakat luas.
“Kebijakan tersebut hanya untuk kepentingan beberapa oknum, bukan masyarakat,” tegasnya.
Bung Deo menambahkan bahwa perekonomian masyarakat saat ini tidak stabil, sehingga kebijakan ini akan menambah beban bagi rakyat.
Yang kedua, Penolakan terhadap PP No. 25 Tahun 2024 tentang Izin Usaha Pertambangan untuk Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan.
Bung Deo menyatakan bahwa kebijakan ini sangat tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama di Kalimantan Timur dan Kutai Timur yang merupakan wilayah dengan aktivitas pertambangan yang tinggi.
“Dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada, 58% lahan di Kalimantan Timur sudah menjadi konsesi lahan pertambangan. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat lokal,” ungkapnya.
Bung Deo menambahkan bahwa izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan hanya akan memperburuk kondisi tersebut dan mengancam keberadaan hutan adat.
Selanjutnya yang ketiga, Desakan kepada Pemda Kutai Timur untuk menurunkan Dana Operasional Stiper.
GMNI Kutai Timur menuntut kejelasan dan tindakan konkret terkait dana operasional Stiper yang belum dibayarkan selama enam bulan terakhir, termasuk gaji dosen.
Bung Deo mendesak Pemda Kutai Timur untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) guna memastikan kejelasan dana operasional di masa depan.
Aksi ini menunjukkan komitmen GMNI Kutai Timur untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menuntut kebijakan yang lebih adil dan relevan dengan kondisi lokal. Bung Deo menutup aksi dengan harapan bahwa suara mereka akan didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.(mar/ja)
