BONTANG – Ketua Fraksi Gerindra Bontang Heri Keswanto mengapresiasi upaya pemerintah telah memperjuangkan pemasangan jaringan gas rumah tangga dengan hasil yang diharapkan.
11 ribu sambungan Jargas yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dianggap sangat memberi dampak positif bagi masyarakat.
“Saya mengapresiasi upaya pemerintah dan dewan-dewan di Komisi II sebelumnya sudah mengawal agar Kementrian ESDM mengalokasikan bantuan pemasangan Jargas hingga berhasil,” ungkap Heri saat dihubungi Klik Kaltim, Rabu (11/9/2024).
Kendati demikian, Heri meminta agar program kementerian ESDM ini tak dipolitisir untuk kepentingan kelompok tertentu menjelang Pilkada.
Apalagi, jika pendataan jargas hanya memprioritaskan kalangan pendukung salah satu calon.
“Perlu dipahami bersama ini bukan kerja 1 orang saja. Tapi kerja pemerintah, di situ ada birokrat dan kepala daerah (Wali Kota dan Wawali),” ungkap Heri.
Lebih lanjut, Pemkot kini harus transparan data tambahan 11 ribu sambungan ini untuk masyarakat mana saja. Warga berhak menerima manfaat dari pemerintah karena uang yang dibelanjakan untuk membiayai program ini adalah hak semua masyarakat Bontang, bukan kelompok tertentu.
Di samping itu, pemerintah perlu memastikan kontraktor pemasangan Jargas komitmen dan bertanggung jawab dengan pekerjaanya. Tidak seperto pelaksana sebelumnya yang banyak meninggalkan bekas galian.
“Itu harus dipastikan juga. Biar transparan. Kalau cuman klaim saja semua bisa. Semoga ini jadi kepentingan bersama atas dasar fasilitas masyarakat,” sambungnya.
Ia menambahkan, agar pihak terkait untuk ikut mengawaasi agar tidak adanya politisasi kepentingan
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bontang menerima tambahan pemasangan Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga di tahun anggaran 2025 sebanyak 11 ribu sambungan yang dibiayai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kabar baik ini usai Wali Kota Bontang Basri Rase dan rombongan bertandang ke Kantor Kementerian ESDM, Selasa (10/9/2024). Rombongan Bontang diterima oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman.
Dalam pertemuan itu rombongan Pemkot mendapat kepastian karena Bontang masuk dalam 21 wilayah lainnya yang mendapat kesempatan dilakukan pra studi kelayakan (Feasibility Study) di 84 kabupaten/kota. (apv/ape)
