Yan sebut Usulan Air Bersih dan Perbaikan Jalan di Daerah Terpencil jadi Prioritas
Bujurnews, Kutai Timur – Masalah air bersih dan infrastruktur di wilayah eks-transmigrasi di Kecamatan Wahau dan Kongbeng menjadi pembahasan dalam reses yang dilakukan Anggota DPRD Kutai Timur, Yan.
Yan menyoroti masalah air bersih yang belum tersambung di daerah transmigrasi yang merupakan salah satu usulan prioritas warga yang ada di daerah tersebut.
“Mereka masih minta perbaikan jalan rumah-rumah ibadah yang ada di Desa Wanasari, juga terkait dengan PDAM air bersih daerah-daerah trans itu kan memang belum tersambung air bersihnya itu. Salah satu yang menjadi usulan prioritas mereka hampir semua daerah eks-trans di wahau dan Kongbeng itu masalahnya sama air bersih,” ungkap Yan saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Kamis (21/11/2024).
“Sebetulnya warga meminta pengadaan sumur bor, cuma kita belum menemukan orang yang tepat karena kalau di pihak pemerintah, ketika proyek turun ngebor dan airnya tidak ada, enggak bakal dibayar oleh pemerintah. Tapi persoalannya ketika kontraktor bekerja ada atau tidak ada airnya dia sudah mengeluarkan biaya. Nah itu yang belum kita temukan jalan keluar terkait hal ini, sehingga kita tampung saja dulu persoalannya,” tambahnya.
Selain air bersih, ia juga menyoroti permintaan perbaikan jalan dan rumah ibadah di Desa Wanasari. Yan menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat telah ditampung dan akan mengusulkan usulan masyarakat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk diverifikasi oleh Bappeda.
Namun, ia mengakui adanya perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas.
“Kita kan hanya mengusulkan usulan masyarakat ya lewat SKPD yang ada, nanti yang menentukan diterima dan ditolak kan pihak verifikasi Bappeda. Sehingga nanti apapun yang disetujui dari semua usulan yang ada. Itulah yang bisa kita perjuangkan di dalam banggar hanya saja kadangkala kita ini kan tidak searah sependapat dengan pihak pemerintah,” tegasnya.
“Menurut kami ini merupakan usulan prioritas tapi kan belum tentu kata pemerintah. Walaupun, kami mengklaim bahwa kami yang paling tahu karena kita yang turun ke lapangan pergi melihat secara langsung kondisi masyarakat kita, karena kita memang yang turun tapi kalau Bappeda bilang ini belum urgen sesuai dengan visi misi pemerintahkan ini selalu menjadi persoalan yang kita temu dalam sistem ini,” sambungnya.(adl/)
