Bujurnews, Kutai Timur – Lambannya serapan anggaran di Kutai Timur (Kutim) oleh masyarakat diduga akibat pegawai pemerintah terlalu banyak kegiatan di luar kutim, seperti Bimbingan Teknis (Bimtek).
Bahkan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPB), juga ada dilakukan di luar. Seperti undangan rapat yang sempat terkirim di media social, yang diposting salah seorang pejabat, yang salah kirim.
Anggota DPRD Kutim Hepnie Armasyah memberikan tanggapan terkait dengan rapat TAPD yang di laksanakan di Balikpapan. Politisi PPP ini mengatakan, seharusnya kalau rapat dengan peserta semua orang Kutim, mengapa harus dilakukan di Samarinda, atau di luar Kutim.
Hepni menyatakan keheranannya mengapa rapat TAPD harus dilakukan di luar Kutim, seperti Samarinda atau Balikpapan, padahal seharusnya rapat tersebut melibatkan semua pihak yang berasal dari Kutim.
Pernyataannya menunjukkan kekhawatiran terhadap penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien.
“kalau rapat internal, saya kira seharusnya di Kutim saja. Seperti Kami di DPRD, kalau rapat pasti di Kantor di sini,” katanya saat ditemui, Rabu (28/6/2023).
Namun, dia juga mengakui bahwa Bimtek merupakan hal yang berbeda. Hepnie mengatakan bahwa Bimtek dilakukan di luar daerah mungkin karena pemateri atau narasumbernya berasal dari luar.
Dia menganggap bahwa Bimtek dilakukan di tempat lain adalah hal yang wajar karena peserta membutuhkan pelatihan tersebut dan pihak Kutim yang mendatangi tempat tersebut.
Contohnya, anggota DPRD Kutim menghadiri Bimtek di Kemendagri karena peserta berasal dari daerah lain dan tidak mungkin orang dari daerah lain datang ke Kutim.
“ada perbedaan antara rapat internal yang sebaiknya dilakukan di daerah itu sendiri, dan kegiatan seperti Bimtek yang memungkinkan dilakukan di luar daerah jika membutuhkan pemateri atau sumber daya eksternal.,”katanya.(Adv/Apj/Ja)
