Fraksi Demokrat Soroti Ketimpangan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD 2025
Bujurnews, Kutai Timur – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto menyoroti ketimpangan antara belanja operasi dan belanja modal yang tercermin dalam nota penjelasan rancangan APBD 2025.
Hal tersebut disampaikan saat membacakan pandangan umum fraksi Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-20, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Menurut Pandi, hal tersebut tentunya mencerminkan kurangnya perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Dalam nota penjelasan juga masih terdapat ketimpangan, dalam hal belanja operasi yang masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini tentunya mencerminkan kurangnya perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.
Fraksi Demokrat juga berharap pemerintah tetap mempertahankan anggaran multi years sebagai salah satu prioritas pembangunan. Program ini dianggap sangat penting untuk mendukung konektivitas antar desa dan kecamatan di Kutai Timur.
“Fraksi Partai Demokrat berharap kepada pemerintah agar dapat ditambahkan untuk anggaran Multi Years untuk tetap menjadi salah satu program yang harus dilanjutkan, mengingat pentingnya anggaran tersebut untuk prioritas pembangunan infrastruktur berupa program konektivitas antar desa dan antar kecamatan di Kutai Timur,” harapnya.
Dalam penyusunan APBD, Fraksi Demokrat meminta adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Masyarakat diharapkan memiliki akses yang mudah untuk mengetahui penggunaan anggaran publik dan hasilnya.
“Transparansi adalah kunci untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran yang besar,” ucapnya.
Pandi juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD oleh seluruh anggota DPRD. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta memastikan program yang direncanakan berjalan dengan baik.
“Fraksi Partai Demokrat berpendapat, bahwa pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa program- program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan pengalaman tahun 2023 dan 2024 yang masih adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran,” pungkasnya.(Adl/Ja/Adv)
