Bujurnews, Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hasna, menyampaikan pandangan umum Fraksi Golongan Karya (Golkar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutim ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Dalam penyampaiannya, Hasna memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang berhasil meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Golkar menilai adanya kenaikan PAD pada Rancangan APBD 2025 yang mencapai Rp 358 miliar, meningkat Rp 66 miliar dibandingkan dengan target PAD pada APBD 2024 yang hanya sebesar Rp 292,244 miliar.
“Kenaikan ini sebagai wujud peningkatan kinerja pada 11 sektor pajak dan retribusi daerah,” ujar Hasna.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20% dari anggaran belanja untuk sektor Pendidikan.
“Fraksi Golkar memandang ketentuan ini harus diupayakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah yang sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Hasna menekankan bahwa upaya peningkatan PAD harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, khususnya pada sektor pendidikan yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kutim.
“Langkah ini diharapkan dapat mendukung visi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.(adl/ja/ape/adv)
