AdvertorialDPRD KutimKutim

Pandi Widiarto Sampaikan Pandangan Umum Fraksi Demokrat

Bujurnews, Kutai Timur – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XX masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

Dalam penyampainnya, Fraksi Demokrat menegaskan komitmennya untuk mendukung penyusunan APBD yang memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat serta sejalan dengan visi dan misi Bupati Kutim.

“Setelah mencermati nota penjelasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2025, maka fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam menghadapi tahun anggaran 2025 berkomitmen untuk terus fokus dalam penyusunan APBD yang memprioritaskan program-program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan program-program yang sesuai dengan visi dan misi Bupati. Kami meyakini bahwa pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam menyusun APBD,” ujar Pandi Widiarto.

Fraksi Demokrat juga mengapresiasi optimisme pemerintah terhadap estimasi kenaikan pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar Rp11,151 triliun, angka yang dianggap fantastis untuk sebuah kabupaten.

“Fraksi partai Demokrat kembali mengapresiasi kinerja pemerintah dengan optimimisme kenaikan pendapatan daerah tahun 2025 dengan estimasi sebesar 11,151 triliun. Angka yang sangat fantastis untuk sebuah Kabupaten,” ucapnya.

Lebih lanjut, Pandi mendorong pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada pendapatan transfer, tetapi juga lebih giat menggali potensi daerah, seperti di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sektor lainnya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami menyarankan agar pemerintah kembali lebih giat lagi menggali potensi daerah yang dapat dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak hanya mengandalikan pendapatan transfer semata, seperti sektor-sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata dan sektor lainnya yang bisa mengangkat pendapatan asli daerah,” jelasnya.(Adl/ja/adv)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button