Bujurnews, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tengah mengintensifkan upaya untuk mewujudkan visi “Waterfront City” dengan memanfaatkan potensi Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus sebagai poros pengembangan kota. Langkah ini sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2023–2042 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023. RTRW ini menekankan pentingnya penataan kawasan tepi sungai sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Samarinda semakin gencar merealisasikan visi ini, dengan menempatkan penataan Sungai Karang Mumus (SKM) sebagai salah satu fokus utama. Sungai ini, yang berfungsi sebagai drainase utama kota, kerap memicu banjir akibat sedimentasi dan penyempitan alur. Untuk itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah menginisiasi tiga strategi utama, yakni relokasi warga, normalisasi sungai, dan penataan kawasan tepi sungai secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya soal pengendalian banjir, tetapi juga tentang membangun identitas Samarinda sebagai riverside city yang harmonis dan berkelanjutan,” ujar Andi Harun saat mengikuti presentasi Review Masterplan Grand Design SKM di Balai Kota Samarinda, Jumat (17/1/2025).
Proyek ini direncanakan dimulai pada 2026 dengan skema pembiayaan multiyears contract, di mana penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan estimasi anggaran telah menjadi prioritas untuk diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Selain pengendalian banjir, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perbaikan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Samarinda.
Sebagai bagian dari visi ini, revitalisasi kawasan Teras Samarinda di Jalan Gajah Mada telah menjadi salah satu inisiatif konkret. Diresmikan pada 9 September 2024, kawasan ini kini memiliki fasilitas baru seperti sistem parkir terintegrasi, toilet umum, trotoar yang diperbaiki, dan taman yang tertata rapi. Wali Kota Andi Harun menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban sebagai langkah menuju kota berperadaban.
Di sisi lain, penataan kawasan tepi sungai juga melibatkan pembangunan “Kampung Nasi Kuning” di Jalan Lambung Mangkurat, di mana 42 rumah di RT 41, 42, dan 43, Kelurahan Pelita, telah dibongkar untuk dikembangkan menjadi destinasi kuliner khas Samarinda. Proyek ini bertujuan menarik lebih banyak wisatawan sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.
Pemerintah Kota juga fokus pada pengembangan kawasan Samarinda Seberang, termasuk Kampung Tenun, sebagai ikon pariwisata dan budaya. Dalam rencana ini, akan dibangun dermaga wisata di depan Masjid Shiratal Mustaqiem yang terintegrasi dengan spot wisata lain di sekitar Sungai Mahakam. Upaya ini ditujukan untuk menghubungkan pelabuhan wisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, sehingga Samarinda dapat bersaing sebagai destinasi wisata regional, nasional, dan internasional.
Keseluruhan upaya ini didukung oleh Masterplan Samarinda Smart City Plus Tahun 2022–2025, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022. Masterplan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan kota cerdas yang berkelanjutan, dengan kawasan tepi air sebagai identitas kota yang kuat.
Disampaikan pula dalam kesempatan yang sama oleh Dr. M.A. Retno Hastijanti dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bahwa kawasan kumuh di sekitar Sungai Karang Mumus akan ditangani dengan pendekatan berbasis alam yang inklusif dan berkelanjutan.
“Konsep ini mengedepankan harmonisasi ruang terbuka hijau untuk menciptakan waterfront city,” jelas Retno.
Dengan penataan kawasan SKM yang mencakup lima segmen—Ruhui Rahayu, Segiri, Perniagaan, Jembatan Baru, dan Pelita—Pemkot Samarinda optimis dapat mengatasi persoalan kawasan kumuh sekaligus menjadikan Sungai Karang Mumus sebagai simbol kota waterfront yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.
“Langkah ini adalah bagian dari perubahan besar yang akan menciptakan Samarinda sebagai kota berdaya saing global,” pungkas Andi Harun. (ape/ja)
