
Bujurnews, Samarinda – Sebelum bertolak ke Jakarta, Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, menggelar konferensi pers terkait kebijakan efisiensi anggaran yang merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Konferensi ini berlangsung di Anjungan Karamumus, Gedung Balai Kota Samarinda, pada Minggu (17/2/2025) malam.
Keberangkatan Andi Harun ke Jakarta berkaitan dengan persiapan pelantikan dirinya sebagai kepala daerah terpilih dalam Pilkada periode 2025-2030. Pada periode keduanya ini, ia akan didampingi oleh Saefuddin Zuhri sebagai Wakil Wali Kota, setelah sebelumnya berpasangan dengan Dr. H. Rusmadi Wongso pada periode 2020-2024.
Dalam konferensi tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun proyek pembangunan di Samarinda. Pemangkasan anggaran hanya menyasar belanja yang tidak menjadi prioritas, seperti perjalanan dinas dan studi tiru, sementara sektor pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Efisiensi ini tidak akan berdampak pada jalannya pemerintahan dan pembangunan. Isu yang menyebutkan sebaliknya tidak benar. Anggaran yang dipangkas bukan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” ujar Andi Harun.
Ia juga menyebutkan bahwa dari total efisiensi anggaran nasional sebesar Rp 750 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk belanja strategis, seperti penguatan sektor pertahanan dan program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sisanya akan diinvestasikan dalam proyek bernilai kapitalisasi tinggi yang diharapkan memberikan dampak ekonomi signifikan.
Di tingkat daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Samarinda telah menggelar diskusi awal terkait implementasi efisiensi anggaran, yang merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pembahasan ini mencakup pemetaan sektor mana yang akan terdampak serta nilai penghematannya.
Andi Harun memastikan bahwa program strategis Samarinda, seperti pengendalian banjir dan Program Probebaya, tetap berjalan sesuai perencanaan. “Kami memastikan efisiensi anggaran ini tidak akan menghambat program prioritas yang sudah dirancang demi kesejahteraan masyarakat Samarinda,” tutupnya.
Langkah efisiensi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menginstruksikan pemangkasan anggaran belanja seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 256,1 triliun. Efisiensi ini difokuskan pada belanja operasional dan non-operasional yang dianggap kurang produktif, seperti alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, perjalanan dinas, dan sewa gedung.
Selain itu, pemerintah pusat juga berencana mengalokasikan dana hasil efisiensi untuk program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan memberikan nutrisi tambahan bagi anak-anak dan ibu hamil guna menekan angka stunting di Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (ape/ja)