Bujurnews, Samarinda – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan pentingnya pengendalian harga dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok dalam Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda. Ia meminta sinergi antara pemerintah dan pemasok guna menjaga stabilitas harga, terutama untuk komoditas yang bergantung pada pasokan dari luar daerah, seperti cabai.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda menunjukkan bahwa pada Desember 2024, inflasi year-on-year (y-on-y) mencapai 1,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,66. Sementara itu, inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada periode yang sama tercatat sebesar 1,47 persen. Komoditas seperti beras, emas perhiasan, dan sigaret kretek mesin menjadi penyumbang utama inflasi.
Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasar-pasar Samarinda mengalami lonjakan. Harga cabai meningkat dari Rp 70.000 menjadi Rp 90.000 per kilogram, bawang merah naik dari Rp 32.000 menjadi Rp 42.000 per kilogram, dan telur ayam dari Rp 50.000 menjadi Rp 60.000 per papan. Kenaikan harga ini menambah tekanan inflasi dan menuntut perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Dinas Perhubungan (Dishub) diinstruksikan untuk memastikan kelancaran transportasi bahan pokok dengan berkoordinasi bersama Pertamina serta para penjual di Samarinda. Langkah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Terkait isu takaran minyak goreng merek tertentu yang diduga tidak sesuai standar, Saefuddin Zuhri meminta Dinas Perdagangan untuk terus melakukan pemantauan serta menindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, telah mengumumkan penarikan minyak tersebut dari pasaran setelah adanya laporan yang memicu keresahan di masyarakat.
Mengenai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Saefuddin Zuhri mengungkapkan bahwa penyaluran sementara ditunda demi efisiensi, sambil menunggu kejelasan regulasi sebagai dasar kebijakan berikutnya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agar bekerja dengan niat ibadah serta memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga setiap langkah yang diambil menjadi amal saleh.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Rutin Mingguan tingkat nasional kali ini juga mencakup penandatanganan Nota Kesepahaman, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, serta dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Rapat dihadiri sejumlah pembicara, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid; Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Aris Marfai; Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; serta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. (ape/ja)
