DPM-PTSP Bontang Rampungkan Pelaporan LHKPN dan LHKASN 2025 dengan Tepat Waktu
Bontang – Komitmen terhadap transparansi dan integritas kembali ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang.
Instansi ini berhasil menyelesaikan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025 secara lengkap dan tepat waktu.
Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspiannur mengatakan, laporan kekayaan telah disampaikan lebih awal, pada Kamis (27/2/2025). Diklaim, telah mendahului batas waktu pelaporan nasional.
Bahkan, Bukti pelaporan pun telah diterima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“DPM-PTSP Bontang menjadi instansi pertama yang tuntas dalam persentase 100 persen dalam pelaporan LHKPN,” kata Aspiannur -sapaan akrabnya- saat dikonfirmasi, Kamis (17/4).
Ia menuturkan, pelaporan kekayaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata dari tanggung jawab moral seorang pejabat publik
“Ini bentuk komitmen kami terhadap keterbukaan dan akuntabilitas,” terangnya.
Sebanyak enam pejabat di lingkungan DPMPTSP Bontang masuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. Diantaranya, Kepala Dinas, Sekretaris, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, serta dua pejabat fungsional di bidang perizinan dan penanaman modal.
Selain itu, pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) juga telah dilaksanakan oleh 33 pegawai lainnya yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kemudian, ia mengatakan, pelaporan ini dilakukan melalui aplikasi resmi Kementerian PAN-RB.
Menurutnya, meski berbeda dari LHKPN dalam sistem pelaporannya, tujuan LHKASN tetap sejalan, yaitu memperkuat pengawasan internal, membangun budaya kerja yang bersih, serta menanamkan nilai integritas di lingkungan ASN.
“Pelaporan ini merupakan cerminan etika jabatan dan budaya birokrasi yang taat aturan. Kami ingin memastikan pelayanan publik kami dibangun di atas kepercayaan dan integritas. integritas sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan iklim usaha yang sehat,” tandasnya. (ape/adv)
