Foto : Data grafik IPM di Kukar. (Bappeda Kukar)
KUTAI KARTANEGARA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), selasa, (22/4/2025) di Gedung Bappeda Kukar.
Plt. Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna menyampaikan paparan terkait capaian dan target indikator makro daerah Kukar dalam empat tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup positif.
Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kukar semenjak tahun 2021, nilai LPE Kukar sebesar 2.55% hampir menyamai Provinsi Kalimantan timur (Kaltim) yang berada diangka 2.68%. Namun pada tahun 2022 Kukar mengalami peningkatan sebesar 3.7% walau tidak menyamai pertumbuhan Provinsi Kaltim dan Nasional.
Pada tahun 2023 Kukar melampaui pertumbuhan nasional dengan 5.13%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor terutama sektor pertambangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Terjadi peningkatan di sektor Pendidikan dan sektor Kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat dan pergeseran alokasi belanja pegawai ke belanja modal,” jelasnya.
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar mengalami penurunan dari Rp270,71 juta di tahun 2023 menjadi Rp259,19 juta tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk dan penurunan harga pada komoditas batubara yang menjadi komoditas sektor unggul sekitar 0.99%.
Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kukar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 sebesar 75.95% menjadi 76.57% pada tahun 2024.
IPM merupakan gabungan dari tiga indikator pembangunan manusia diantaranya Pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, Kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup selama setahun dan Ekonomi yang dilihat dari pengeluaran perkapita setiap tahunnya.
Pada tahun 2024 Kukar berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah sebesar 9.27 tahun dan harapan sekolah 13.65 tahun, diikuti dengan angka harapan hidup sebesar 74.33 tahun.
“Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada pada angka 4.11% dimana hal tersebut masih dalam kategori rendah dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Kaltim. Namun demikian yang menjadi perhatian adalah pada tahun 2024 pengangguran di Kukar mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Hal tersebut disebabkan peningkatan partisipasi kerja yang meningkat yang tidak diikuti dengan lapangan pekerjaan yang ada,” paparnya.
Pertumbuan ekonomi, IPM, PDRB, dan TPT Kukar memang mengalami perubahan yang fluktuatif, namun tetap pada koridor positif. Sangat diperlukan konsistensi dalam melaksanakan perencanaan agar selalu berada pada koridor.
“Apa yang kita kerjakan harus selalu berdasarkan kepentingan dan kebermanfaatan untuk masyarakat Kukar,” pungkasnya.
Kukar adalah salah satu daerah dengan APBD terbesar di Indonesia. Pada tahun 2023 Kukar berhasil meraih penghargaan APBD Award yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI atas keberhasilan dalam merealisasikan pendapatan daerah.
Hal ini tidak lepas dari kinerja dan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam melaksanakan percepatan pembangunan. (Kar)
