Bujurnews, Kutim — Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi menyoroti rendahnya tingkat kehadiran para pejabat dan kepala dinas dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Triwulan I Tahun 2025 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Rabu (7/5/2025).
Dalam sambutannya, Mahyunadi secara langsung melakukan absensi satu per satu terhadap pejabat dan kepala dinas serta camat yang hadir.
Ia menjelaskan bahwa hal ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah awal untuk mengenal para pejabat secara langsung sebagai bagian dari sinergi kerja, terutama karena dirinya masih tergolong baru dalam jabatan tersebut.
“Pertama, saya ingin mengenal semua kepala dinas dan pejabat yang ada. Karena sebagai pejabat baru, tentu saya perlu tahu siapa saja yang akan bekerja sama dengan saya,” ujar Mahyunadi.
Selain itu, Mahyunadi menekankan pentingnya kedisiplinan dalam bekerja. Ia menyoroti bahwa meningkatnya pendapatan ASN, termasuk kenaikan gaji, harus diiringi dengan kinerja yang maksimal dan berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat.
“Gaji kita naik, tentunya harus disesuaikan dengan kinerja yang kita berikan kepada masyarakat, bangsa dan negara ini. Lagi-lagi saya katakan, capekkah kerja?
Kalau capek kerja nyerah, kalau nyerah berhenti!,” tegasnya.
Mahyunadi juga mewanti-wanti agar absensi tidak dianggap remeh. Bagi pejabat yang berhalangan hadir karena sakit atau kegiatan dinas lain, ia meminta bukti valid seperti surat keterangan sakit atau dokumentasi kegiatan.
“Kalau sakit, fotokan surat sakit, kalau ada kegiatan lain dokumentasi kegiatannya dan kirim ke saya. Jangan sampai saya ditipu-tipu,” tambahnya dengan nada serius.
Menurut Mahyunadi, rapat Radalok kali ini memang sengaja mengundang seluruh pejabat untuk mengevaluasi kedisiplinan dan semangat kerja masing-masing.
Ia menilai momen ini penting untuk menjadi gambaran dalam menyusun kabinet kerja ke depan.
“Kita harus punya tim yang punya semangat kerja tinggi. Yang rajin akan terlihat, yang malas juga akan tampak. Dari sini kita bisa lihat siapa yang layak untuk terus diajak membangun Kutai Timur lebih cepat dan lebih baik,” pungkasnya.
Ia menambahkan bahwa penilaian terhadap kinerja pejabat akan dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja nyata dan bukan prestasi masa lalu.
“Kita kasih motivasi dulu, baru kita nilai orang ini kerja benar apa engga, atau apakah memang malas, bodoh dan sebagainya. Lalu kita nilai kerja nyatanya,”tutupnya. (Ma/ja).
