Bujurnews, Jakarta — Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menegaskan bahwa beras premium yang beredar di ritel modern tidak boleh ditarik dari peredaran. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa beras yang dijual di rak-rak ritel saat ini memiliki kualitas baik dan bukan hasil pengoplosan.
“Arahan pemerintah jelas: tidak boleh menurunkan beras dari rak jika dalam kondisi baik. Ini bukan beras oplosan, kualitasnya bagus dan aman dikonsumsi,” tegas Arief saat dikonfirmasi, Jumat (1/8/2025).
Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa pemerintah hanya meminta penyesuaian harga apabila terdapat ketidaksesuaian antara label kemasan dan isi produk. Jika kemasan menyebutkan kualitas premium namun isi sebenarnya beras medium, maka harganya harus disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium.
“Kalau dalam kemasan tertulis premium tapi isinya bukan, maka turunkan harganya sesuai isi. Tapi sekali lagi, ini bukan oplosan,” tambahnya.
Pemerintah juga telah menggelar rapat lintas sektor bersama Satgas Pangan, Bareskrim Polri, hingga pelaku usaha beras dan ritel. Dalam rapat itu diputuskan bahwa tidak boleh ada penarikan beras dari rak-rak ritel tanpa alasan yang kuat.
“Tadi sudah dirapatkan bersama Bareskrim dan semua stakeholder. Akan ada telegram resmi ke seluruh kepolisian di Indonesia untuk memastikan tidak ada penarikan beras yang tidak perlu,” jelas Arief.
Di sisi lain, sejumlah ritel modern seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi masih menarik beberapa merek beras dari rak toko. Langkah ini disebut sebagai reaksi terhadap kekhawatiran hukum menyusul kasus dugaan beras oplosan yang tengah diselidiki Satgas Pangan Polri.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, mengungkapkan bahwa penarikan dilakukan karena ritel mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk aksi unjuk rasa dari masyarakat.
“Saya dikirimi rencana unjuk rasa dari masyarakat dan mahasiswa yang mendesak agar beras terindikasi oplosan tidak dipajang. Kalau tetap ditampilkan, mereka ancam demo. Kemarin juga sudah ada yang aksi ke kantor pusat,” ungkap Solihin.
Menurutnya, ritel tidak terlibat dalam proses produksi beras dan hanya berperan sebagai penjual. Namun mereka tetap menjadi sasaran tekanan dan pemeriksaan, termasuk dari sejumlah kepolisian daerah.
“Beberapa polres masih memanggil kami. Kami harap ada ketegasan dari Badan Pangan dan Satgas Pangan agar tidak ada keributan lebih jauh di masyarakat,” tutupnya.
(Ly/Ja)
