Bujurnews.com – Perdana Menteri India, Narendra Modi, menegaskan bahwa negaranya siap menanggung konsekuensi ekonomi besar demi mempertahankan kebijakan perdagangan yang dianggapnya adil dan berdaulat. Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, memberlakukan tarif tambahan sebesar 25% terhadap berbagai produk ekspor India. Kebijakan ini disebut sebagai sanksi karena India tetap melanjutkan pembelian minyak dari Rusia, meskipun Washington berupaya mengisolasi pasokan energi dari Moskow.
Modi menilai langkah AS tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap kebijakan perdagangan nasional India. Ia menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan yang mencoba mendikte keputusan ekonomi dan politik luar negeri. “India tidak akan mengorbankan kedaulatannya demi menghindari tarif. Kami siap membayar harga yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam konferensi pers di New Delhi.
Pemerintah India menyebut tarif yang dijatuhkan AS sebagai langkah tidak adil dan berstandar ganda. Menurut New Delhi, beberapa negara lain yang juga mengimpor minyak dari Rusia tidak menerima hukuman serupa. Hal ini, menurut para pejabat, menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan objektivitas kebijakan perdagangan Washington.
Selain persoalan minyak Rusia, India juga menolak permintaan AS untuk membuka keran impor tanaman hasil rekayasa genetika (GMO) serta menghapus tarif terhadap produk pertanian dan susu dari AS. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan tersebut akan merugikan petani kecil, peternak, dan nelayan lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan India.
Tarif tambahan ini diperkirakan akan memukul keras sektor ekspor India, terutama di bidang tekstil, pakaian jadi, otomotif, baja, dan permata. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kelima sektor tersebut menyumbang sekitar 55% dari total pengiriman India ke pasar Amerika Serikat. Para pelaku industri khawatir langkah ini akan membuat produk India kalah bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Bangladesh, dan Tiongkok, yang memiliki akses lebih baik atau tarif lebih rendah di pasar AS.
Sejumlah pengamat menilai bahwa ketegangan dagang ini bisa memperburuk hubungan strategis antara kedua negara yang selama ini memiliki kemitraan erat di bidang pertahanan dan teknologi. Namun, ada pula analis yang melihat situasi ini sebagai ujian bagi kemandirian ekonomi India. “Jika India mampu bertahan, ini akan menjadi sinyal kuat bagi dunia bahwa mereka tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan ekonomi eksternal,” kata seorang ekonom senior di Mumbai.
Pemerintah India kini tengah menyiapkan langkah-langkah mitigasi, termasuk mencari pasar alternatif di Eropa, Asia Tenggara, dan Afrika untuk menampung produk-produk yang terkena tarif tinggi di AS. New Delhi juga mempertimbangkan kerja sama perdagangan baru dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global. (*)
