Bujurnews, Kutai Timur – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi CGC Kutim (Civil Guard Civil/Sipil Jaga Sipil) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Selasa, 2 September 2025.
Massa aksi terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan, seperti PMII Kutim, BEM STAIS, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU Kutim), mahasiswa STAIS, serta masyarakat sipil Kutim. Mereka datang membawa sejumlah tuntutan, baik dalam skala nasional maupun lokal yang berkaitan langsung dengan kondisi di Kabupaten Kutai Timur.
Para demonstran disambut langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, bersama beberapa anggota dewan yang menemui massa di halaman kantor DPRD. Aksi ini berlangsung damai di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Dalam orasinya, Sekretaris Jenderal PMII Kutim, Zam Bohari, menyampaikan sejumlah tuntutan baik berskala nasional maupun lokal. Isu utama yang diangkat adalah kerusakan jalan di sejumlah kecamatan yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Selain itu, massa juga menuntut audit terhadap desa-desa yang diduga menyalahgunakan dana desa. Mereka juga menyoroti penggunaan jalan umum oleh perusahaan yang dinilai memperparah kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
“Hari ini kami membawa 17 tuntutan nasional dan 8 poin tambahan, serta 5 poin lokal. Kami berharap semua tuntutan ini tidak hanya didengar, tapi benar-benar dikawal hingga ke tingkat nasional, sementara tuntutan lokal bisa segera ditindaklanjuti di daerah,” tegas Zam Bohari dalam orasinya.
“Kami berharap tuntutan kami tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara nyata,” lanjutnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa atas semangat mereka dalam menyuarakan kepentingan publik.
“Kami di DPRD hadir untuk mendengarkan semua saran dan masukan. Seluruh tuntutan akan kami catat dan tindak lanjuti secara resmi,” ujarnya.
Jimmi juga menyampaikan keprihatinannya atas beberapa aksi demonstrasi di kota-kota besar yang berakhir ricuh dan menimbulkan korban jiwa. Ia berharap situasi serupa tidak terjadi di Kutim.
“Kami turut berduka atas korban yang jatuh di berbagai aksi di daerah lain. Semoga Kutim tetap menjadi wilayah yang damai dalam menyampaikan aspirasi,” tambahnya.
DPRD Kutim berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa dengan mencatat seluruh poin tuntutan ke dalam notulen resmi, serta menyampaikannya ke pemerintah daerah dan pusat melalui jalur partai politik.
“Kami pastikan seluruh aspirasi ini tidak berhenti di sini, melainkan diteruskan sesuai mekanisme yang ada,” pungkas Jimmi.
Aksi yang berlangsung damai ini menjadi simbol kuat dari partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik di Kutai Timur. (Ma/).
