Bujurnews, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait harga asli LPG 3 kilogram (kg) yang disebut mencapai Rp42.750 per tabung sebelum subsidi. Menurut Bahlil, ada kemungkinan Purbaya salah membaca data sehingga perlu penyesuaian mengingat dirinya baru menjabat sebagai Menkeu.
“Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” ujar Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM saat ini tengah merancang skema subsidi LPG agar lebih tepat sasaran. Pemerintah, kata dia, masih melakukan penyesuaian data untuk memastikan subsidi hanya diterima oleh pihak yang berhak.
“Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga, itu masih dalam proses pematangan ya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan data penerima subsidi energi akan dihimpun dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) yang dikelola bersama antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin Pak Menterinya belum baca data kali itu ya,” tambah Bahlil.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025) menyampaikan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung. Pemerintah, lanjutnya, menanggung subsidi sebesar Rp30.000 per tabung atau sekitar 70 persen dari harga keekonomian, sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp12.750.
“Selama ini, pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi maupun non-energi,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, hingga 31 Agustus 2025, pemerintah telah menggelontorkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp218 triliun agar masyarakat dapat menikmati harga energi yang terjangkau.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Purbaya.
