Bujurnews.com — Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara menanggapi penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Pemerintah menegaskan tidak berencana memakai dana APBN untuk menutupi kewajiban utang proyek tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan alternatif agar penyelesaian utang proyek Whoosh tidak membebani APBN.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, kawasan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10), dikutip dari Antara.
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa isu utang proyek Whoosh tidak termasuk dalam agenda rapat terbatas malam itu.
“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” katanya.
Kendati begitu, ia menilai proyek kereta cepat memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Ia menyebut, pemerintah melihat peluang untuk mengembangkan jaringan kereta cepat hingga ke Surabaya sebagai bagian dari visi transportasi nasional.
“Justru kita ingin sebenarnya itu berkembang, tidak hanya Jakarta–Bandung. Kita sedang berpikir juga agar bisa sampai ke Surabaya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk melunasi utang proyek Whoosh yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang tersebut seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, yang menaungi proyek itu.
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu. Nanti begitu ada, saya akan sampaikan di jumpa pers mingguan,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
Purbaya menambahkan, hingga kini Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang KCIC ditanggung negara. Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat, dengan potensi dividen mencapai Rp80 triliun per tahun, untuk menyelesaikan masalah tanpa harus mengandalkan APBN.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau tidak, semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahkan antara swasta dan pemerintah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemisahan tanggung jawab antara sektor swasta dan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan proyek strategis.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang, saya belum disusunin sama mereka,” tutupnya.
Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan beban utang proyek Whoosh yang menekan neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Dua opsi itu adalah penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur proyek kepada pemerintah.
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra asal Tiongkok. Sekitar 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
