Bujurnews, Sangatta — Kritik terhadap efektivitas pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran 2026 mencuat dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kutim, Selasa (25/11/2025).
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melalui juru bicaranya, Aldriansyah, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait perubahan angka pendapatan hingga urgensi proyek multiyears yang diajukan pemerintah daerah.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Nasdem menilai waktu pembahasan APBD 2026 beserta rencana kegiatan tahun jamak terlalu singkat. Kondisi ini dianggap menghambat upaya penyerapan aspirasi masyarakat secara optimal.
“Pembahasan menjadi tidak efektif untuk mengakomodir hal-hal terkait dengan aspek aspirasi masyarakat sebagai objek dan tujuan utama pembangunan Kutim,” ujar Aldriansyah.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya menetapkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp4,8 triliun dalam KUA-PPAS 2026. Namun dalam Raperda APBD yang diajukan, angka tersebut meningkat menjadi Rp5,73 triliun.
Fraksi Nasdem meminta penjelasan terbuka agar publik mengetahui dasar kenaikan beserta alokasi penggunaan anggaran tambahan tersebut.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga mempertanyakan urgensi pelaksanaan 18 kegiatan multiyears yang total anggarannya mencapai Rp1,81 triliun.
Menurut mereka, hal ini perlu dikaji ulang mengingat kondisi keuangan daerah tengah tertekan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 70 persen serta tingginya beban mandatory spending.
Aldriansyah juga menyoroti manajemen pelaksanaan program di lapangan yang dinilai masih lambat. Ia menyebutkan bahwa banyak program kerja belum terealisasi meski hal tersebut telah berulang kali disampaikan.
“Masyarakat menunggu realisasi APBD sementara keterlambatan terus terjadi,” tegasnya.
Fraksi Nasdem menilai tidak adil jika keterlambatan tersebut selalu diarahkan kepada DPRD. Menurut mereka, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga terlambat menjalankan program.
“Jangan hanya legislatif yang dilempar bola kesalahan. Pemerintah juga harus melihat bahwa banyak OPD terlambat menjalankan program. Ini catatan penting bagi semua pihak,” pungkasnya.
Dengan penyampaian pandangan umum ini, Fraksi Nasdem berharap pemerintah daerah memberikan jawaban komprehensif agar pembahasan APBD 2026 berjalan lebih transparan serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kutim. (Ma/ja)
