AdvertorialDPRD Kaltim

DPRD Kaltim Mantapkan Strategi Reformasi Pengelolaan Anggaran 2026

Bujurnrws.com, Kaltim – Rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan DPRD Kalimantan Timur pada 3–4 Desember 2025 tidak hanya menjadi forum peningkatan kapasitas, tetapi juga wadah merumuskan arah reformasi pengelolaan anggaran tahun 2026. Dengan menghadirkan pemateri dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri RI, Bimtek ini menyoroti pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam proses perencanaan hingga pengawasan APBD.

Pada kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut, para narasumber memaparkan berbagai tantangan fiskal yang akan dihadapi Kaltim. Salah satunya, perubahan kebijakan transfer pusat serta tekanan fiskal yang mengharuskan DPRD melakukan penyaringan program secara lebih selektif.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan bahwa kualitas pengambilan keputusan anggaran harus ditingkatkan melalui pemahaman regulasi dan analisis yang komprehensif. Menurutnya, tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan respons yang cepat, terukur, dan berbasis data.

“DPRD tidak boleh berhenti belajar. Kita harus memahami betul dinamika kebijakan fiskal agar pengawasan yang dilakukan benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.

Peserta Bimtek juga menerima materi mengenai penguatan integritas kelembagaan, standardisasi dokumen anggaran, serta strategi meminimalkan risiko kebijakan dalam implementasi program daerah. Penguatan tersebut dinilai krusial mengingat kapasitas fiskal Kaltim tahun 2026 tidak sebesar tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Bimtek membuka diskusi mengenai perbaikan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD, terutama agar penyerapan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran. DPRD ingin memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran berpihak pada peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan publik.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kompetensi legislatif, dan menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Adv/Rir)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button