Bujurnews, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mempersiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR), sebuah program pendidikan pusat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengungkapkan bahwa proses penyiapan lahan kini sudah memasuki tahap kajian lintas instansi.
“Alhamdulillah saat ini sudah difasilitasi oleh Bapak Plt. Asisten I untuk pencarian lahan. Lahan di jalan Simono, Sangatta seluas 5 hektare sedang dikaji. Tinggal menunggu kajian dari instansi terkait seperti PU, Pertanahan, Perkim, dan BPKAD,” jelas Ernata.
Menurutnya, setelah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai melakukan kajian, hasilnya akan dikumpulkan untuk menentukan kelayakan lokasi tersebut. Bila dinyatakan layak, barulah usulan disampaikan ke Kementerian Sosial.
Ernata menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pusat. Namun, penyediaan lahan hingga pematangan lokasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
“Selepas dari itu, seluruh pembiayaan pembangunan ditanggung pusat,” ujarnya.
Sekolah Rakyat akan menampung siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Setiap jenjang direncanakan memiliki dua kelas per tingkatan, dengan kapasitas 25–30 siswa per kelas.
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama penuh.
“Siswa tinggal di asrama, tidak boleh pulang sembarangan. Semua kebutuhan mereka mulai pakaian hingga perlengkapan pribadi ditanggung pemerintah,” katanya.
Lahan minimal 5 hektare disiapkan untuk pembangunan ruang kelas, kantor, asrama, hingga fasilitas olahraga. Namun untuk fasilitas yang lebih lengkap, dibutuhkan lahan sekitar 8,5 hektare, termasuk tiga jenis lapangan: kecil, sedang, dan besar untuk kegiatan upacara.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa calon siswa SR akan diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DETESEN), menggantikan data DTKS yang sebelumnya digunakan.
Prioritas penerimaan diarahkan pada anak-anak dalam desil satu (miskin ekstrem) dan desil dua.
Jumlah pendata awal mencapai 15.000 calon peserta, namun seluruhnya masih harus diverifikasi.
“Kami akan melakukan verifikasi apakah mereka bersedia. Tidak semua orang tua mengizinkan anaknya tinggal di asrama,” tambahnya.
Setelah kajian daerah selesai, usulan akan dikirimkan ke Kementerian Sosial, dilanjutkan survei lapangan oleh pihak pusat dan Kementerian PUPR untuk verifikasi kelayakan.
“Jika pusat menyatakan layak, barulah pembangunan dimulai oleh mereka,” tegas Ernata.
Hingga kini, proses masih menunggu penyelesaian kajian lokasi oleh OPD terkait sebelum diusulkan secara resmi. (Ma/ja)
