Bujurnews, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan pendirian Sekolah Rakyat rintisan dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, usai rapat tindak lanjut bersama jajaran terkait di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, Kamis (26/02/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan Bupati Kutim kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menghadirkan Sekolah Rakyat di wilayah Kutai Timur. Permohonan itu juga diperkuat melalui kunjungan langsung ke Kementerian Sosial pada 5 Februari 2026 dan pertemuan dengan Menteri Sosial guna membahas realisasi program tersebut.
“Dalam waktu dekat akan ada kunjungan dari Kementerian Sosial untuk menilai kelayakan di Kutai Timur. Namun masih ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Saya tegaskan, dalam satu minggu ini semua persyaratan harus sudah dilengkapi dan segera kita kirim kembali ke Kementerian Sosial,” tegas Mahyunadi.
Dalam pertemuan dengan Menteri Sosial, Pemkab Kutim juga mendapat arahan untuk menyiapkan Sekolah Rakyat rintisan sebagai langkah awal. Sekolah ini bersifat sementara, menyerupai sekolah filial, sambil menunggu pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Kutim berencana menggunakan gedung Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutim sebagai lokasi sementara.
Mahyunadi menyampaikan bahwa satu program studi di kampus tersebut akan digabungkan dengan program studi lain agar gedungnya dapat dimanfaatkan sebagai Sekolah Rakyat rintisan.
“Gedungnya kita siapkan. Setelah itu akan dipinjam dan dikelola oleh Kementerian Sosial untuk operasional awal. Jika Sekolah Rakyat rintisan sudah berjalan, maka Kutai Timur dipastikan akan mendapatkan Sekolah Rakyat beneran (permanen),” jelasnya.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat rintisan direncanakan membuka masing-masing satu kelas untuk jenjang SMP dan satu kelas untuk jenjang SMA. Selain ruang kelas, Pemkab juga harus menyiapkan fasilitas pendukung seperti asrama putra dan putri, kamar guru pembimbing, dapur, ruang makan, serta kamar mandi.
“Targetnya mudah-mudahan tahun ajaran baru ini sudah bisa berfungsi. Kalau terlewat, kita harus menunggu tahun ajaran baru berikutnya,” ujar Mahyunadi.
Namun, mahyunadi menjelaskan menjelaskan bahwa Pemkab Kutim hanya menyiapkan gedung beserta rehabilitasinya. Anggaran operasional, termasuk biaya personal, gaji guru, konsumsi siswa, dan kebutuhan lainnya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.
“Gedung memang perlu rehab, dan itu sudah kita masukkan dalam pembahasan anggaran kemarin,” pungkasnya.
Pemkab Kutim berharap dukungan dan doa masyarakat agar Sekolah Rakyat di Kutai Timur dapat segera terwujud dan mulai menerima siswa pada tahun pelajaran baru 2026. (ma/rc)
