Bujurnews, Sangatta – Komitmen memperkuat peran keluarga dalam pembangunan daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Sebanyak 11 Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan masa bhakti 2026–2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah seremoni di Gedung Wanita, Kawasan Pusat Pemerintahan Sangatta, Rabu (04/03/2026).
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua TP PKK Kutim, Siti Robiah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 063/KEP/PKK.Keb/111/2026. Prosesi ini menjadi bagian dari rotasi sekaligus penyegaran struktur organisasi PKK di tingkat kecamatan.
Sebanyak 11 kecamatan yang masuk dalam pengukuhan tersebut meliputi Muara Ancalong, Batu Ampar, Telen, Kongbeng, Karangan, Sangkulirang, Bengalon, Rantau Pulung hingga Sangatta Selatan.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, yang turut hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan apresiasi atas kelancaran proses pembaruan kepengurusan. Ia menilai kombinasi antara kader lama dan wajah baru akan menjadi energi positif dalam memperkuat soliditas gerakan PKK.
“Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada yang memang baru, ada juga yang hanya bergeser wilayah tugas,” ujarnya kepada awak media usai acara.
Menurut Ardiansyah, peran PKK sangat strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya pada isu kesehatan dan lingkungan hidup. Ia berharap seluruh Kelompok Kerja (Pokja) segera bergerak cepat menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kita bisa melihat kemajuan suatu wilayah dari seberapa aktif dan optimal PKK-nya bekerja. Harapan besar memang ada pada mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Siti Robiah dalam arahannya menekankan bahwa jabatan ketua TP PKK kecamatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar untuk menjalankan 10 Program Pokok PKK secara konsisten.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program hingga tingkat desa sangat bergantung pada kepemimpinan di tingkat kecamatan. Para ketua, kata dia, memegang berbagai peran strategis seperti Bunda PAUD, Bunda Literasi hingga Duta Tamasya.
“PKK adalah mitra strategis pemerintah. Di pundak para ketua ada banyak tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar struktur kepengurusan yang baru lebih banyak melibatkan unsur masyarakat dibandingkan hanya dari kalangan pegawai kecamatan. Hal ini dinilai penting agar semangat pemberdayaan benar-benar dirasakan warga.
“Saya berharap komposisi tim lebih banyak dari masyarakat. Jangan semuanya dari pegawai, supaya pemberdayaan itu nyata dan menyentuh langsung,” pesannya. (Ma/)
