Foto: Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur, Mahriadi. (Rangga R/Bujurnews)
Bujurnews, Sangatta – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Timur (Kutim) Mahriadi mendorong Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kutim langsung tancap gas setelah kembali aktif. BPPD periode 2026–2030 diharapkan mampu memperkuat promosi destinasi wisata Kutim, bahkan menembus pasar nasional hingga internasional.
Dorongan tersebut disampaikan Mahriadi dalam penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan BPPD Kutim periode 2026–2030 di Hotel Royal Victoria beberapa hari yang lalu.
BPPD Kutim kembali aktif setelah sempat vakum selama empat tahun sejak 2020. Mahriadi menilai momentum ini harus menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, pelaku usaha, hingga dunia pendidikan.
“Kegiatan hari ini adalah penyerahan SK kepengurusan BPPD periode 2026–2030 beserta penyampaian arahan. Kami sangat berharap terbangun kolaborasi yang kuat antara BPPD, asosiasi-asosiasi industri pariwisata, serta pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata,” ujar Mahriadi.
Menurut dia, BPPD memiliki posisi strategis karena diisi unsur profesional dan praktisi dari berbagai asosiasi industri pariwisata. Jaringan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas promosi potensi wisata Kutim.
“Harapan kita tentu pariwisata di Kutai Timur semakin maju dan dikenal luas oleh masyarakat, tidak hanya di level nasional tetapi juga sampai ke tingkat internasional. BPPD memiliki fungsi dan jaringan strategis untuk mempromosikan destinasi unggulan kita ke ranah global,” katanya.
Meski demikian, Mahriadi menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara BPPD dan Dinas Pariwisata. BPPD diarahkan fokus pada promosi, pemasaran, jejaring, dan branding pariwisata.
“Ada batasan tupoksi yang jelas. BPPD berfokus pada akselerasi jaringan promosi, pemasaran, dan penciptaan citra atau branding, sehingga tidak mengambil alih porsi tugas dan kewenangan pokok yang ada di Dinas Pariwisata,” tegasnya.
Mahriadi juga menilai promosi tidak akan maksimal tanpa dukungan infrastruktur dan aksesibilitas. Karena itu, pengembangan destinasi harus melibatkan perangkat daerah lain, termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Untuk masalah akses jalan dan infrastruktur menuju objek wisata, nantinya kita akan berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Penanganan fasilitas pendukung harus dilakukan bersama-sama agar wisatawan dapat berkunjung dengan aman dan nyaman,” jelasnya.
Tak hanya promosi destinasi, Mahriadi juga mendorong penguatan sumber daya manusia pariwisata. Salah satunya melalui sinergi dengan SMK pariwisata untuk menyesuaikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.
Di sisi industri, peningkatan kualitas layanan akomodasi dan kuliner akan didorong melalui kolaborasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), termasuk penguatan standar pelayanan dan sertifikasi.
BPPD juga diharapkan ikut mengawal agenda event pariwisata dan kebudayaan Kutim agar semakin berkualitas dan memiliki peluang masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata.
Bagi Mahriadi, aktifnya kembali BPPD bukan sekadar menghidupkan organisasi yang sempat vakum. Lebih dari itu, BPPD diharapkan menjadi motor penguatan promosi yang mampu mempertemukan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan pelaku ekonomi kreatif dalam satu gerak.
“Intinya bagaimana kita bersama-sama memajukan pariwisata Kutai Timur. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci,” pungkasnya. (RR)
