Warga Loa Ipuh Keluhkan Jalan, Jembatan, dan Akses Listrik, DPRD Kukar Tampung Aspirasi

Foto: Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, saat menggelar reses pada Senin, 9 November 2026
Bujurnews, Tenggarong — Keterbatasan infrastruktur di lingkungan permukiman masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan di Tenggarong. Warga Jalan Triyu 1, RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, menyampaikan kebutuhan pembangunan jembatan, perbaikan jalan lingkungan, hingga penyediaan jaringan listrik kepada DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).
Aspirasi tersebut dihimpun Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, saat menggelar reses pada Senin, 9 November 2026. Sejumlah usulan yang disampaikan warga berkaitan dengan kebutuhan dasar yang dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam program pembangunan pemerintah daerah.
Desman mengatakan, seluruh masukan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan meninjau kembali kebutuhan dan kelengkapan setiap usulan. Menurut dia, pembangunan infrastruktur di tingkat lingkungan masih membutuhkan perhatian agar akses dan fasilitas dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Meski demikian, pengajuan pembangunan harus mengikuti mekanisme administrasi yang berlaku. Warga perlu menyiapkan proposal, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta dokumen pendukung lainnya agar usulan dapat diproses oleh pemerintah.
“Kami akan menyampaikan kembali persyaratan tersebut kepada ketua RT dan masyarakat agar usulan yang diajukan bisa diproses sesuai mekanisme,” kata Desman.
Selain persoalan jalan dan jembatan, keterbatasan jaringan listrik juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Desman menyebut, kebutuhan warga akan ditelusuri lebih lanjut untuk mencari kemungkinan penanganan, termasuk melalui program di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Namun, dia belum dapat memastikan usulan mana yang akan direalisasikan lebih dahulu. Pembahasan APBD murni 2027 belum dimulai sehingga peluang pengakomodasian setiap aspirasi masih bergantung pada proses perencanaan dan penganggaran.
Desman berharap pemerintah kabupaten dapat memasukkan kebutuhan masyarakat tersebut ke dalam program pembangunan mendatang. Salah satu jalur yang dapat dimanfaatkan ialah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang bersumber dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat.
Dia menilai, kegiatan reses menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi persoalan di tingkat lingkungan yang belum tertangani melalui program pemerintah. Melalui pertemuan langsung, DPRD dapat mengetahui kebutuhan warga sekaligus menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak eksekutif.
“DPRD merupakan mitra pemerintah sekaligus bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan. Kami menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan yang belum terpenuhi agar mendapat perhatian dan penanganan,” jelasnya. (adv/dprdkukar)




