AdvertorialDPRD KukarKukar

Puluhan Tongkang Lintasi Perairan Batuq, DPRD Kukar Dorong Penerapan Pemanduan Kapal

Foto: rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Kamis, 12 November 2026

Bujurnews, Tenggarong — Aktivitas puluhan kapal tongkang yang setiap hari melintasi perairan Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar), memunculkan persoalan keselamatan pelayaran dan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar. DPRD Kukar mendorong penerapan layanan pemanduan kapal untuk mengatur lalu lintas tongkang di kawasan tersebut.

Persoalan itu dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Kamis, 12 November 2026. Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah desa, warga Desa Batuq, serta perwakilan perusahaan pertambangan yang menggunakan jasa angkutan tongkang.

Salah satu opsi yang dibahas ialah penerapan pemanduan luar biasa atau extraordinary pilotage. Skema ini memungkinkan pengaturan pemanduan kapal di kawasan yang belum memiliki penetapan titik pemanduan tetap seperti wilayah wajib pandu di sepanjang Sungai Mahakam.

Ahmad Yani mengatakan, secara prinsip mekanisme tersebut memungkinkan diterapkan di perairan Desa Batuq. Namun, realisasinya masih menunggu pemenuhan persyaratan dan petunjuk teknis dari Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) telah mengirimkan surat kepada kementerian terkait dengan melibatkan badan usaha pelabuhan (BUP) yang lokasinya paling dekat dengan kawasan tersebut.

“Solusinya sudah ada, yakni menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi pemanduan luar biasa. Sekarang tinggal menunggu petunjuk dari Kementerian Perhubungan,” kata Ahmad Yani.

Dia menyebut proses pengusulan tersebut telah mendekati tahap akhir. DPRD berharap koordinasi antara KSOP, BUP, dan pemerintah pusat segera menghasilkan kepastian agar layanan pemanduan dapat diterapkan.

Kebutuhan tersebut dinilai mendesak karena aktivitas tongkang berlangsung setiap hari. Tanpa pengaturan navigasi dan pengawasan yang memadai, lalu lintas kapal berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalur pelayaran sungai.

Selain keselamatan transportasi air, masyarakat juga menghadapi dampak aktivitas tongkang terhadap kondisi lingkungan. Warga melaporkan persoalan abrasi di sekitar perairan, sedangkan nelayan turut merasakan gangguan terhadap aktivitas mereka.

Ahmad Yani menilai, pengaturan lalu lintas kapal harus mempertimbangkan keselamatan pelayaran sekaligus kepentingan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada sungai. Di sisi lain, DPRD Kukar melihat peluang keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pengelolaan jasa pemanduan. Kerja sama dengan badan usaha pelabuhan diharapkan dapat membuka ruang partisipasi daerah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi Kukar.

DPRD juga kata Ahmad Yani, mendorong perusahaan pelabuhan yang beroperasi di wilayah tersebut membangun koordinasi dengan BUMD. Peluang kerja sama tidak hanya diarahkan pada kawasan Desa Batuq, tetapi juga sejumlah titik wajib pandu di wilayah Kukar. (adv/dprdkukar)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button