Bujurnews – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, M. Amin menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna Ke-27 mengenai Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi dalam DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024).
Dalam penyampaiannya, M. Amin mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah yang terjadi selama tahun 2023.
“Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi terjadinya peningkatan pendapatan daerah tersebut dan sekaligus mendorong agar realisasi belanja daerah ke depan harus lebih besar atau meningkat lebih besar lagi,” ujar M. Amin.
M. Amin berharap, peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur.
“Realisasi belanja tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran belanja sebesar Rp8,96 triliun. Dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2023 semestinya berkorelasi langsung dengan peningkatan pelayanan pemerintah kabupaten yang lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
“Terutama dalam kaitannya dengan berbagai pelaksanaan program yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur,” tambahnya.
Dalam hal belanja daerah, M. Amin mengatakan bahwa, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi terhadap belanja transfer, terutama belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencatatkan persentase yang baik terkait belanja transfer, dengan realisasi sebesar Rp811,45 miliar atau 98,36% dari anggaran transfer sebesar Rp824,94 miliar,” ucapnya.
“Fraksi Partai Demokrat berharap dengan angka ini, Pemerintah Kutai Timur bisa menggenjot laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa, mengingat Ibu Kota Nusantara semakin nyata,” sambungnya.(adv/adl/ja)
