Bujurnews, Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Mulyana menyampaikan pandangan umum Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutim ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Dalam penyampaiannya, Mulyana mengatakan bahwa pihaknya memberikan beberapa masukan dan rekomendasi kritis terkait proyeksi APBD 2025, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, termasuk yang ada di pelosok desa.
Fraksi GAP menekankan pentingnya fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, seperti agribisnis, pariwisata, dan peningkatan efisiensi retribusi daerah.
“Optimalisasi PAD Fokus pada sektor potensial seperti agribisnis, pariwisata, dan peningkatan efisiensi retribusi daerah,” ujar Mulyana.
Fraksi GAP juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat menekan belanja yang kurang produktif, dan lebih memprioritaskan alokasi pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Efisiensi Belanja Operasi Tekan belanja yang kurang produktif untuk meningkatkan alokasi pada program-program prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi GAP juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap belanja modal, khususnya proyek-proyek infrastruktur yang diusulkan. Ia mengingatkan agar proyek-proyek ini relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi.
“Peningkatan Transparansi perlunya Pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan belanja modal dan belanja bantuan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Fraksi GAP mengusulkan agar pemerintah daerah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu caranya adalah dengan menggali potensi pendapatan alternatif.
“Penguatan Kemandirian Fiskal dengan Mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dengan menggali potensi pendapatan alternative,” tambahnya.
Diakhir, Mulyana berharap agar pandangan dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) dapat diterima dan menjadi bahan konstruktif bagi semua pihak, guna mewujudkan sistem pemerintahan dengan baik.
“Semoga Pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan dengan baik,” tutupnya.(Adl/Ja/ape/Adv)
